Pemkab-DPRD Sumba Tengah Mulai Berdamai, DPRD : 2 Keputusan Kami Mutlak

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Hubungan memanas antara dua lembaga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Tengah, imbas dari pelaksanaan sertijab Sekretaris DPRD (14/11/2022), perlahan mulai mencair.

Inisiatif yang datang dari masing-masing pihak bahwa kepentingan masyarakat Sumba Tengah jadi prioritas, diwujudkan lewat duduk bersama dalam rapat badan musyawarah pembahasan perubahan jadwal masa persidangan III DPRD Sumba Tengah Tahun Anggaran 2022, Rabu pagi (16/11/2022) yang berlangsung di  ruang badan anggaran (banggar) DPRD Sumba Tengah.

Nampak Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S.K. Limu, didampingi Wakil Bupati, ir. Daniel Landa, bersama jajaran ASN duduk berhadapan dengan 2 orang Wakil Ketua DPRD dan anggota dewan.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, meski diawal rapat sedikit tegang namun kembali mereda pasca lembaga eksekutif dan legislatif ini sepakat melanjutkan pembahasan Banmus.

Setelah rapat berakhir, Bupati Sumba Tengah inisiatif bergegas hampiri Wakil Ketua II DPRD selaku pimpinan rapat, merangkulnya sambil ucapkan sesuatu, disaksikan seluruh peserta rapat termasuk Wakil Bupati Sumba Tengah dan Wakil ketua I DPRD, Umbu Neka Lelung.

“Soal hubungan kemitraan kita tetap, demi masyarakat” ujar Wakil ketua II yang langsung direspon Paulus Kira, sambil kembali merangkulnya dan berbisik.

“Dan itu berbahaya sekali (korbankan warga)” jawab Umbu Neka merespon Bupati.

“Oke, dinamika yang terjadi 2 hal, kami tetap jalan” kata Umbu Neka sekali lagi, yang mana direspon positif oleh Bupati Sumba Tengah.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli, yang dikonfirmasi WartaNTT usai rapat Banmus (16/11) sampaikan 2 keputusan DPRD Sumba Tengah (mosi tidak percaya dan penolakan terhadap Sekwan) bersifat mutlak.

Ditambahkannya lagi, ada hal berkembang dimana dirinya dilaporkan ke Polres Sumba Barat oleh Pemkab Sumba Tengah atas kejadian 14 November.

“Kemarin itu (15/11) ditengah rapat internal membahas persiapan R-APBD 2023, staf DPRD masuk dan laporkan kalau ada anggota reskrim Polres Sumba Barat yang datang. Kemudian sidang kami skors kebetulan saya yang pimpin sidangnya”.

“Kami menerima mereka kemudian saya tanyakan maksud kedatangan kesini. Mereka sampaikan kalau ada laporan polisi (STTLP) yang diterima terkait kejadian hari Senin (14/11)”.

“Setelah pembicaraan-pembicaraan, akhirnya saya minta mereka kembali. Saya klarifikasi, saya luruskan bukan gedung DPRD yang disegel. Yang disegel itu ruang kerja ketua DPRD dan ruang kerja Sekretaris DPRD. Kenapa disegel, banyak alasan, nanti kita bicarakan”.

Dilanjutkannya lagi “Malam harinya (15/11) saya mencari tahu dan menerima informasi bahwa benar adanya laporan polisi yang disampaikan ke Polres. Sehingga pagi tadi dalam rapat Banmus saya tanyakan kembali kelanjutannya kepada Pemerintah” ujarnya.

“Tadi juga disepakati bahwa jadwal ini tetap dibahas dan dilanjutkan persidangan sesuai dengan keinginan dan tujuan kami. Ternyata pemerintah juga punya keinginan yang sama sehingga jadwal dibahas dan sudah ditetapkan tadi”.

“Lusa (18/11) ada rapat kerja dengan pemerintah berkaitan dengan situasi dan perkembangan yang ada terkait dengan R-APBD, musim tanam, ancaman hama belalang, persiapan bibit obat pupuk dan sebagainya, kemudian diperluas dengar pendapat dengan pemerintah termasuk situasi dan kondisi yang lagi berkecamuk di kantor ini” terangnya.

Ditambahkannya pula “Tadi juga ada pernyataan dari pak Bupati (rapat banmus) kalau beliau berkeinginan untuk selesaikan dinamika yang ada antara pemerintah dan dewan, terutama gugatan pemerintah kepada dewan sebagai lembaga legislatif yang dilaporkan ke polisi (Polres Sumba Barat)”.

“Nanti kita akan lihat perkembangannya apakah pemerintah sungguh menyadari bahwa gugatan atau laporan polisi itu sudah benar ataukah perlu dipertimbangkan”.

Ditegaskannya “Kami tidak ada masalah, mereka yang laporkan kami ke polisi. Terserah mereka. Kami tidak ada masalah, mereka yang ada masalah dengan kami” pungkasnya.

Dikonfirmasi WartaNTT perihal 2 keputusan DPRD imbas dari sertijab Sekwan, Umbu Neka Jarawoli sampaikan keputusan sudah bulat.

“Itu jalan terus. Ketua DPRD Sumba Tengah lagi berproses di Badan kehormatan untuk tidak boleh memimpin sidang sepanjang persoalan ini belum selesai".

"Yang kedua, Ketua DPRD tidak boleh lagi menempati ruang kerjanya karena sudah disegel. Yang ketiga tidak boleh lagi menandatangani surat keluar-masuk. Ruang Sekretaris juga tetap disegel, karena sekretaris DPRD yang dilantik kemarin itu (12/11) itu kami anggap cacat hukum dan  ilegal. Kata-kata ini saya pertanggungjawabkan” ujarnya. (Rcd)