Tanggapi Keluhan Para Sopir Angkot, DPRD Ende Minta Pemerintah Bekerja Cepat Naikkan Tarif Angkutan

WartaNTT.com, Ende – Ratusan sopir angkot (angkutan kota) Ende mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ende pada hari Selasa (26/10/2021), untuk menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga BBM jenis pertalite.

 

Salah satu sopir angkot Eduardus Karo di hadapan anggota DPRD Kabupaten Ende, Kadis Perhubungan Kabupaten Ende dan Kabag Ekonomi Kabupaten Ende saat rapat dengar pendapat menyampaikan bahwa pihaknya ingin menyampaikan keluhan tentang kenaikan harga BBM jenis pertalite.

 

Selain kenaikan harga BBM, para sopir angkot juga mengeluhkan sistem pengaturan terminal timur dan barat yang kurang tertib sehingga angkutan pedesaan tidak menurunkan penumpang di terminal melainkan langsung mengantarkan penumpang ke tujuan dalam kota Ende.

 

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan keluhan kami mengenai naiknya harga pertalite. Harga pertalite saat ini Rp. 7.250,- itu yang subsidi sedangkan yang non subsidi Rp. 7.650,- sementara penetapan tarif ini kan sesuai harga bensin Rp. 6.400,-." ucap Eduardus.

 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa sudah sekian lama BBM jenis premium tidak ada lagi, untuk itu sopir angkot itu meminta agar pemerintah memperhatikan hal ini dengan melakukan penyesuaian tarif.

 

Menanggapi hal tersebut Kadis Perhubungan Kabupaten Ende Mustaqim M Mberu menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Pertamina yang menjelaskan tentang kenaikan harga BBM maupun pemberitahuan penarikan BBM jenis premium dari penjualan.

 

Terkait pengaturan terminal timur dan barat kota Ende, dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan persoalan bersama dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi juga oleh para sopir angkot, salah satunya angkot harus berada setiap saat dan bersedia melayani rute sesuai kebutuhan penumpang. Kendaraan juga wajib melayani jalur sesuai dengan trayek karena selama ini banyak angkot tidak melayani sesuai trayek yang ditetapkan.

 

Dirinya berjanji untuk membenahi semuanya secara perlahan sesuai kondisi yang ada namun ia juga berharap agar semua pihak yang berkepentingan harus juga memenuhi kewajibannya bukan hanya menuntut hak.

 

"Untuk pengaturan di terminal ya sebenarnya selama ini sudah diatur, tetapi saya tidak mungkin menghentikan angkutan pedesaan tanpa ada angkutan lanjutan di terminal. Untuk itu masalah ini adalah masalah bersama, tapi tetap akan kita benahi secara perlahan, dan kita juga harus menjalani kewajiban kita untuk melayani penumpang sesuai trayek jangan hanya menuntut hak," kata Mustaqim.

 

Sementara itu Kabag Ekonomi Kab. Ende Abdul Gani menjelaskan bahwa situasi ini sebenarnya adalah kelangkaan karena belum ada pemberitahuan resmi terkait kenaikan harga BBM. Dirinya menjelaskan bahwa menurut penjelasan dari salah satu pimpinan PT Pertamina bahwa saat ini sedang dijalankan Program Langit Biru selama 3 bulan.

 

"Berdasarkan informasi yang disampaikan dari pihak Pertamina bahwa sedang dilaksanakan Program Langit Biru dengan memberlakukan penarikan BBM jenis Premium dan hanya menjual Pertalite, Pertamax, dan sebagainya. Dalam penarikan itu apakah berlangsung terus atau tidak belum diketahui namun yang pasti bahwa penghentian sementara ini dalam rangka menjalankan program keselamatan lingkungan "Langit Biru" yang akan berlangsung sejak bulan September, Oktober dan November," ucapnya.

 

Dijelaskannya bahwa harga normal Pertalite adalah Rp 7.650,-, pada bulan September dan Oktober 2021. Pertamina memberi diskon harga sebesar Rp 800,- sehingga harga jual menjadi Rp 6.850,- selanjutnya di akhir Oktober ini diskon dikurangi menjadi Rp 400,- sehingga harga Pertalite saat ini sebesar Rp 7.250,-.

 

Dikatakannya untuk BBM, kebijakan harga menjadi kewenangan murni pihak Pertamina, sedangkan fungsi Pemda hanya sebatas melakukan pengawasan jika terjadi kelangkaan, memastikan penjualan sesuai dengan harga yang ditentukan dan BBM tersedia sampai ke pelosok desa.

 

Di akhir rapat, DPRD Kabupaten Ende melalui Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ende sebagai pimpinan rapat memberikan beberapa kesimpulan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah yakni dinas terkait diminta untuk segera memastikan dalam waktu satu atau dua hari ke depan apakah Premium  sudah tidak ada lagi atau penghentian ini hanya sementara.

 

Selanjutnya dirinya meminta agar pemerintah melalui dinas terkait dalam komunikasi dengan pihak Organda Kabupaten Ende untuk segera memikirkan skema kenaikan tarif angkutan dengan pertimbangan harga BBM yang ada juga dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Dikatakannya hal tersebut penting untuk segera dilakukan agar tata  laksana angkutan menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terlebih pada pengelolaan jasa angkutan sambil tidak merugikan pengguna jasa angkutan. (FR)