WartaNTT.com, LEMBATA – Kabupaten Lembata menjadi
Kabupaten pertama di NTT yang menyelenggarakan Musrenbang RKPD. Hal tersebut disampaikan
langsung oleh Kepala Bappelitbangda Prov. NTT, Kosmas Damianus Lana, SH.,M.Si saat memaparkan materi secara virtual dalam kegiatan
Musrenbang RKPD tahun 2022 Kabupaten Lembata, yang digelar di hotel Palm Indah-Lewoleba,
Selasa (23/03/2021).
Meski menjadi kabupaten
pertama yang gelar Musrenbang RKPD, Kosmas Lana berharap tantangan pembangunan
di NTT saat ini yakni pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap peningkatan angka
kemiskinan, dapat diatasi di Kabupaten Lembata melalui intervensi anggaran yang
tepat sasaran termasuk dalam penanganan Stunting dan gizi buruk/gizi kurang.
Senada dengan Kepala
Bappelitbangda NTT, G. Fransiskus, Wakil Ketua I DPRD Lembata juga berharap
keseriusan Pemkab Lembata dalam mencapai visi ditahun terakhir kepemimpinan
Eliaser Yentji Sunur-Thomas Ola Langoday (2017-2022) meskipun sedang dilanda
pandemi Covid-19.
Menurut Wakil Ketua I
DPRD Lembata, pandemi Covid-19
yang terjadi saat ini tidak menjadi alasan yang membutakan mata hati
untuk berjuang dan berpikir bagi kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut disampaikan Fransiskus dihadapan peserta
musrenbang saat membacakan pokok-pokok
pikiran DPRD Lembata.
“Pokok-pokok pikiran DPRD
merupakan catatan politis yang harus menjadi perhatian pemerintah” imbuhnya.
“Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dalam
proses pelaksanaan musrenbang RKPD saat ini sekaligus menjadi catatan politis dalam perumusan kualitas pembangunan
tahun 2022 yakni : ”.
“Kesatu, Lembaga
DPRD memberikan dukungan anggaran demi mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan sesuai arah visi Bupati-Wakil Bupati, yang berpegang
pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf pendapatan masyarakat secara
serius dan pendampingan serta pembinaan masyarakat”.
“Ruang
investasi harus dibuka bagi para investor di berbagai bidang terutama bidang pertanian
dan perikanan, dengan kemudahan
prosedural tetapi tidak merugikan daerah dan mengangkangi regulasi”.
“Kedua, Peningkatan
aksesibilitas
daerah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah baik di wilayah perkotaan
maupun desa. Kota Lewoleba sebagai ibukota Kabupaten Lembata harus menjadi salah
satu prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2022 dalam infrastruktur dasar”.
“21 tahun otonomi daerah harus sudah memberikan ruang yang istimewa bagi penataan wajah kota
Lewoleba secara maksimal”
pintanya.
Dilanjutkannya, “Ketiga, Fokus anggaran Desa untuk mendukung jalan pendukung utama menuju kantong-kantong
produksi, destinasi wisata
terutama pada ruas jalan Waikomo, Belang, Belame, Boto, Lamalera, ruas jalan
Paubokol-Udak, ruas jalan lingkar Ile Ape dan Ile Ape Timur serta ruas jalan
Tapobaran-Wade”.
“Keempat, Prioritas lainnya yang harus ditumbuhkan di tahun 2022 yakni pemenuhan kebutuhan air bersih bagi
masyarakat kota Lewoleba dan sekitarnya, serta masyarakat
Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur”.
“Kelima, Untuk
bidang pertanian dan hanpangan, agar diprioritaskan pendampingan
bagi masyarakat dalam pengolahan lahan kering, dan bantuan bibit ternak bagi masyarakat pasca kematian
ternak babi yang terjangkit ASF di seantero Lembata”.
“Keenam, Peningkatan produksi perikanan berupa bantuan alat tangkap bagi nelayan tradisional”.
“Ketujuh, DPRD mendukung pembangunan semua gedung
permanen bagi instansi pemerintah
yang tersisa sebagai pusat pelayanan
tanpa harus
menyewa rumah masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi komitmen bersama
sebelum berakhirnya masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022”.
“Kedelapan, Untuk
mendukung pengentasan kemiskinan, maka bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun dari dukungan
anggaran pemerintah tingkat atas”.
“Kesembilan, Sebagai
catatan politik akhir dalam acara musrenbang, kami juga merasa berterima kasih jika
proses dan suasana hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah
juga berjalan harmonis, harus tetap
bersahabat dan bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun daerah tercinta
ini”.
“DPRD juga mengharapkan agar musrenbang yang dilakukan
saat ini dapat dilakukan dengan nuansa keterbukaan, memprioritas pembangunan pada kebutuhan dasar, mengedepankan sinergi dalam bekerja dan perkuat kepribadian
sebagai abdi masyarakat dari segi emosional, mental dan spiritual untuk
optimalisasi pelayanan kepada masyarakat” ujarnya.
Bupati dan Wakil Bupati Lembata akan mengakhiri masa
jabatannya 22 Mei 2022 mendatang. Tentunya pencapaian visi dari paket peserta
Pilkada Lembata tahun 2017 lalu dengan tagline SUNDAY (Sunur-Langoday) “Terwujudnya Lembata yang produktif dan
berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berkelanjutan” akan di nilai, seperti apa nantinya SUNDAY dikenang masyarakat Lembata. (Kris Kris)
KOMENTAR