WartaNTT.com, LEMBATA –
Upaya mengurangi transmisi (penularan), menurunkan angka kesakitan dan kematian,
mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) serta melindungi
warga agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, menjadi dasar pemerintah
melaksanakan vaksinasi Covid-19, dimana sasaran prioritas tahap-1 (Januari-April
2021) diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, kemudian menyusul bagi petugas
pelayanan publik hingga masyarakat secara bertahap.
Mengambil tempat di Olympic ballroom & Resto, Kamis
(21/01/2021) Dinkes Lembata gelar sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dihadiri unsur forkopimda, pimpinan OPD, para tokoh
agama, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan koperasi, para Camat, Lurah dan kepala
Puskesmas se-Kab. Lembata.
Sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan Dinkes Lembata
setelah diawal Januari lakukan pelatihan bagi vaksinator Covid-19 yang berasal dari
9 Puskesmas dan 3 rumah sakit yang ada.
Dokter spesialis penyakit dalam, dr.
Arundyna Sunyoto, sp.PD dalam
pemaparannya menegaskan efek samping setelah divaksin pasti terjadi.
“Tujuan diberikan vaksin untuk menghambat penularan Covid-19 ini. Vaksin sendiri adalah
satu dari dua aspek dalam kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien. Vaksin
sendiri harus dijamin dari 2 aspek yakni keamanannya dan khasiat atau manfaatnya”.
“Perlu
dicatat, bahwa tidak ada vaksin tanpa
efek samping”.
“Jadi kalau bapak ibu ingat semasa kecil atau punya anak
kecil pernah divaksin, kemudian setelah di vaksin badan meriang-meriang, demam,
sakit akibat disuntik hingga pegal-pegal, itu merupakan efek samping dari
vaksin, dan setiap orang itu (efek sampingnya) bervariasi”.
Ditambahkannya “Vaksin Sinovac dianggap paling aman dibanding vaksin lainnya karena
efek samping yang rendah. Nakes dan pejabat publik akan divaksinasi tahap-1
sedangkan pihak lainnya menyusul”.
“Tentunya dibutuhkan upaya preventif oleh Pemkab dan stakeholder
yang ada untuk
sosialisasi kepada warga terkait protokes (5M)”.
“Karena vaksin
berfungsi menghambat penyebaran virus, sehingga sangat disarankan
agar masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian tidak
menghasut orang lain menolak divaksin serta tidak
menyebar hoax” pintanya.
Kadis kesehatan Lembata, dr. Lucia
Sandra Anggrijatno, mengingatkan urusan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah saja. Meskipun sudah divaksinasi, masyarakat dihimbau tetap jalankan protokol kesehatan 5M.
“Saat ini
vaksin Sinovac
yang telah disetujui izin penggunaannya oleh BPOM dan Fatwa
MUI, akan diberikan bagi nakes
namun kedepan akan diprioritaskan bagi masyarakat umum. Nanti pasca
divaksin, akan diberikan sertifikat vaksinasi yang juga dapat
digunakan oleh pelaku perjalanan saat bepergian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan” ujarnya
menambahkan.
Senada dengan dr. Lucia, Kapolres Lembata AKBP
Yoce Marten, menekankan pentingnya
kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
“Pandemi
Covid-19 merupakan cobaan yang sedang kita hadapi bersama, namun masih ada warga yang tidak percaya dengan
wabah ini sehingga bersikap acuh terhadap protokes 5M”.
“Polres
Lembata siap mendukung segala kebijakan pemerintah dalam
sukseskan vaksinasi Covid-19 dengan mengedepankan kegiatan preemtif,
preventif hingga penegakan hukum”.
Ditambahkannya “Kami akan lakukan berbagai upaya
termasuk pengawalan dan pengawasan pelaksanaan vaksinasi dimana
bhabinkamtibmas juga akan terlibat, kemudian kami juga akan lakukan tindakan
terhadap maraknya hoax yang
beredar. Prinsipnya pemerintah
tidak mungkin sengsarakan warganya, sehingga hal ini perlu disampaikan kepada
masyarakat” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, menyampaikan perkembangan Covid-19 di Lembata sudah melonjak tajam sehingga perlu
diambil langkah strategis dalam upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian.
“Vaksin bukan
segala-galanya, namun patuhi protokol kesehatan tetap menjadi kewajiban. Saya berharap peserta kegiatan saat
ini menjadi corong informasi kepada masyarakat. Jangan menambah atau mengurangi
informasi yang diperoleh sehingga tidak timbul
keraguan masyarakat mengingat saat
ini banyak hoax yang tersebar terkait vaksinasi”.
“Dalam waktu
dekat akan dikeluarkan kebijakan strategis Pemkab terhadap
pelaksanaan vaksinasi” ujarnya. (Kris
Kris)
.jpg)
KOMENTAR