Jelang Pilkades LEMBATA 2021, Aloysius Buto : Kades Jangan Tebang Pilih Layani Warga

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak terhadap 144 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan akan berlangsung di Lembata. Meskipun proses pentahapan belum dimulai, namun sejumlah persiapan administrasi telah dilakukan dinas sosial PMD Lembata.

Ditemui WartaNTT diruang kerjanya, Senin (25/01/2021) Kadis Sosial PMD Lembata, Drs. Aloysius Buto, menjelaskan saat ini sedang berproses evaluasi APBDes 2021. “Sebelumnya kami sudah sampaikan surat edaran kepada Kepala Desa melalui Camat terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu dianggarkan dalam APBDes 2021 termasuk pilkades serentak”.

“Kami juga sedang menyiapkan juknis bupati terhadap pentahapan pilkades yang akan dilakukan tahun ini”.

“Meskipun saat ini belum pemisahan OPD dimana masih dengan nomenklatur Dinsos PMD, namun hal-hal teknis tetap kita kaji dan siapkan. Jika cepat dilakukan (penyusunan juknis) maka pejabat baru yang akan laksanakan” ujarnya.

Mengantisipasi kendala anggaran pelaksanaan Pilkades serentak, disampaikannya sudah menugaskan staf untuk koordinasi dengan kabupaten tetangga yang pernah menggelar pilkades serentak.

“Tahun lalu saya sudah tugaskan staf ke Flores Timur dan mereka juga sempat ke Ende, karena 2 Kabupaten ini pernah lakukan pilkades serentak. Penugasan yang kami berikan untuk berkoordinasi terkait pembiayaan, mengingat kita di Lembata seluruh Desa akan gelar pilkades serentak tahun 2021. Hasil kunjungan disana diperoleh informasi ada sharing cost yang dilakukan Pemkab bersama Desa melalui alokasi dana desa (ADD)”.

“Seperti di Flores Timur mereka sampaikan kotak suara yang berada di KPU dapat dipinjam, namun persoalan cost transportasi angkutnya besar (dari Desa ke KPU) sehingga disana diambil keputusan agar desa-desa berkreasi membuat kotak suara sendiri yang terjamin keamanannya”.

“Dari Pemkab nanti akan sharing cost terkait operasional pilkades dan honor keamanannya yang bersumber dari ADD”.

Aloysius juga berharap para kepala desa yang akan mencalonkan diri lagi, tidak tebang pilih melayani warga.

“Rencanya Desember baru pelantikan serentak kades terpilih. Paling tidak 3 bulan sebelum pelantikan sudah digelar pemungutan suara. Karena 144 Desa serentak gelar Pilkades, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gesekan-gesekan dimana sekarang saja sudah mulai terasa”.

“Saya harap para kades berhati-hati dalam penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan oleh semua pihak termasuk kepolisian dan kejaksaan”.

“Dalam penggunaan dana desa agar sesuai dengan pedoman yang berlaku dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT, karena dana desa ini diberikan untuk kepentingan masyarakat”.

“Perlu saya sampaikan bahwa dana desa ini tidak untuk kegiatan politik atau pilkades, dan pemberian pelayanan harus berjalan dengan adil, jangan tebang pilih layani warga”.

“Semoga Kades paham dengan baik tata cara penggunaan dana desa untuk kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran desanya serta harus bertanggungjawab atas penggunaannya secara transparan” pintanya. (Kris Kris)