Distribusi BLT Tahap-1 Desa Warawatung-LEMBATA Non Prosedural

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemanfaatan Jaring Pengaman Sosial skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap-1 yang bersumber dari Dana Desa dalam penanganan dampak Covid-19 di Desa Warawatung, Kecamatan Nagawutung, Kab. Lembata dinilai non prosedural.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Fransiskus Emi Langoday, yang juga ditunjuk Bupati Lembata sebagai Plt. Camat Nagawutung.

Ditemui WartaNTT dalam kegiatan Kunjungan Kerja Bupati Lembata di Kecamatan Nagawutung, Rabu (13/05/2020) Emi Langoday mengatakan terjadi 1 kasus penyaluran BLT tahap-1 di Desa Warawatung yang tidak sesuai ketentuan terhadap 4 Kepala Keluarga.

“Kondisi saat ini sebanyak 9 Desa dari 18 Desa di Kecamatan Nagawutung yang sudah realisasikan penyaluran BLT Dana Desa tahap-1 yakni Desa Warawatung, Desa Lusiduawutun, Desa Atawai, Desa Belabaja, Desa Ile Boli, Desa Penikenek, Desa Idalolong, Desa Lolong, dan Desa Riabao”.

“9 Desa tersisa akan mendistribusikan BLT tahap-1 mulai besok. Memang sempat terjadi kesalahan prosedur dalam penyaluran BLT tahap-1 di Desa Warawatung kepada 4 orang masyarakat yakni 1 orang anggota BPD dan 3 orang perangkat Desa”.

“Kami sudah panggil Pj. Kades dan mengkonfirmasi kejadian tersebut karena informasi sudah berkembang ke media sosial”.

“Saya juga kaget dengan kejadian tersebut, karena saat penyaluran BLT saya sendiri juga ikut bagikan kepada penerima disana”.

“Kami juga sudah menjelaskan kepada Kades terkait sasaran penyaluran BLT. Informasi dari Pak Kades, hari Jumat (15/05) ke-4 keluarga tersebut akan mengembalikan uang yang diterima kepada Kepala Desa” ujarnya.

Sementara itu Pj. Kades Warawatung, Paulus Tua yang ditemui WartaNTT mengatakan “Saat musyawarah terkait BLT yang dihadiri relawan, saya sudah sampaikan regulasi sesuai edaran Menteri dan edaran Pak Bupati Lembata nomor 777 tentang penyaluran BLT. Dalam surat edaran itu ada sejumlah kriteria penerima dan kriteria yang tidak berhak menerima”.

“Realisasi penyaluran BLT tahap-1 kami lakukan tanggal 11 Mei. Saya temui masalah sehingga saya paksakan untuk dorong (tetap membagikan), namun kemarin, (12/05) saya dapat panggilan dari pak Camat untuk klarifikasi soal 4 orang ini”.

“Saya sudah sampaikan ke beliau (Plt. Camat), saya bilang 4 orang ini siap untuk dikeluarkan dari daftar penerima BLT, dengan ketentuan mereka harus kembalikan uang yang juga disaksikan pemerintah Kecamatan. Rencananya Jumat (15/05) di Kantor Desa”.

Dirinya menambahkan “Total penerima awal di Desa Warawatung ada 23 orang sehingga jika kurang 4 orang maka jumlah terakhir hanya 19 orang saja. Setelah pengembalian uang ini maka persoalan clear” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dari pihak Pemerintah Kecamatan Nagawutung dalam penyaluran BLT tersebut terjadi penolakan masyarakat karena diketahui dalam daftar penerima tercantum nama isteri dari 4 orang tersebut sebagai Kepala Keluarga yang berhak menerima BLT.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT yang mendengar ikhwal tersebut mengingatkan para Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Nagawutung bahwa penyaluran BLT tetap akan diaudit Inspektorat sehingga wajib dipertanggungjawabkan para Kades, bahkan harus siap terima sanksi hukum jika terjadi penyimpangan.

“Saya pesankan para Kades, karena sudah saya sampaikan kepada Inspektorat untuk turun audit. Warga yang sudah terima PKH atau bansos lainnya namun masih terima uang BLT, segera kembalikan”.

“Ini akan diaudit oleh Inspektorat sehingga harus tepat sasaran dan jangan main-main. Tetap besarannya Rp. 600.000,- dan jangan dobel”.

Dirinya menambahkan “Kemudian terhadap kejadian kesalahan penyaluran BLT di Desa Warawatung, seharusnya hari itu juga uang tersebut diambil kembali oleh Kepala Desa jangan tunggu sampai hari Jumat”.

“Ketika tim audit turun, maka tidak ada lagi kata maaf. Oleh karena itu saya minta segera bereskan sehingga tidak ada lagi masalah atau beralasan nanti dikembalikan, tidak ada itu”.

“Segera Kades validasi kembali data penerima sehingga tidak menjadi temuan inspektorat. Yang salah bukan orang yang menerima namun salahnya pada orang yang memberikan”.

“Saya minta Inspektorat segera atur jadwal untuk turun lakukan pendampingan dan audit kepada semua Desa. Nanti juga BPK akan turun lakukan audit khusus kepada belanja penanganan Covid-19”.

“Kemarin juga sudah ada penandatanganan MoU antara Pemprov dengan Kejati yang diikuti oleh kita dengan Kejari untuk berikan pendampingan termasuk investigasi terhadap hal-hal seperti ini” ujarnya. (Kris Kris)