APBD 2020 Tergerus, Pemkab LEMBATA Tawarkan 3 Skema Tangani Dampak Covid-19

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemkab Lembata gelar rapat kerja perdana bersama DPRD via video conference terkait penanganan Covid-19 melalui alokasi APBD 2020, Senin (27/04/2020).

Dalam kegiatan yang dihadiri 3 pimpinan DPRD bersama para ketua Komisi dan ketua Fraksi, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT sampaikan 3 skema penganggaran melalui APBD yang sedang dirancang Pemerintah menyikapi dampak Covid-19, dimana akibat penanganan secara nasional juga berdampak tidak disalurkannya dana transfer daerah oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Lembata.

Adapun skema penganggaran yang disampaikan Bupati Lembata kepada DPRD yakni pelaksanaan pembangunan tahun 2020 secara multiyears, rencana pinjaman daerah jangka pendek untuk menutupi defisit anggaran akibat pemotongan dana transfer daerah dalam penanganan dampak Covid-19 secara nasional, serta rencana refocusing tahap ke-3 yang akan dimanfaatkan untuk pemberian BLT bagi warga di 7 Kelurahan serta bagi pelajar dan mahasiswa di zona merah.

“Pemkab perlu dapatkan persetujuan DPRD mengingat belanja infrastruktur melalui DAU sudah terpotong sehingga perlu kesepatakan bersama. Menteri Keuangan dalam vicon juga sudah sampaikan untuk proyek TA 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) dapat diperpanjang s.d tahun 2021 atau dibawa ke tahun jamak (multiyears). Pemerintah masih menunggu surat edaran Kemenkeu terkait hal tersebut. Sambil menunggu suratnya, kami rasa ada baiknya skema anggaran tersebut dibicarakan dengan DPRD dalam kegiatan ini”.

“Kemudian terkait defisit anggaran akibat ditariknya DAU oleh pemerintah pusat, Pemkab merencanakan melakukan pinjaman daerah jangka pendek”.

Dirinya menambahkan “Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10 Milyar untuk belanja refocusing tahap ke-2 pencegahan Covid-19, termasuk sedang disiapkan rencana pemberian BLT pada KK miskin di 7 kelurahan yang tidak terakomodir dalam bansos Pemerintah Pusat. Ada 2.600 KK yang terdata namun akan diverifikasi dan divalidasi kembali”.

“Refocusing tahap ke-3 juga direncanakan untuk beri bantuan bagi mahasiswa dan pelajar yang berada di zona merah seperti di Jakarta, Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, Makassar, dan daerah Kalimantan” ujar Yentji Sunur.

Sementara itu 6 dari 7 Fraksi yang ada dalam penyampaiannya sebagaimana dihimpun WartaNTT mengapresiasi langkah Pemkab yang dianggap signifikan dalam upaya cegah penyebaran Covid-19. Terkait rencana pinjaman daerah jangka pendek disarankan agar dibahas bersama Banggar.

Untuk rencana pemberian BLT bagi KK Miskin di 7 Kelurahan, para Ketua Fraksi harapkan tepat sasaran, yang diawali dengan musyawarah bersama tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebelum ditetapkan nama penerima.

Fraksi juga mendukung alokasi anggaran maksimal dalam percepatan penanganan Covid-19, serta mendukung skema yang ditawarkan Pemkab terkait pembangunan infrastruktur dikerjakan dengan tahun jamak.

Wakil Ketua I DPRD Lembata, G Fransiskus, menambahkan “Perlu dipikirkan dampak dilakukannya larangan datangnya pelaku perjalanan khususnya pelajar dan mahasiswa. Agar didata dengan baik jumlah pelajar dan mahasiswa yang berada di zona merah sehingga dapat diambil langkah bantuan oleh Pemkab”.

Senada dengan Fransiskus, Wakil Ketua II, Begu Ibrahim, juga mengapresiasi langkah Pemkab dalam penanganan penyebaran Covid-19.  Dirinya mengatakan “Ada kekuatiran dari para orang tua terhadap anak-anak yang berada diluar daerah baik mahasiswa di Jawa dan Makassar. Kiranya mereka juga dapatkan bantuan dari pemerintah. Kami berharap perlu fokus juga terhadap masalah gagal panen, dan tidak hanya fokus dengan Covid-19”.

Sementara itu Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, S.Sos menambahkan “Prinsipnya DPRD setuju untuk membuat komitmen bersama berdasarkan informasi Pemkab adanya pengurangan DAU Kab. Lembata dari pemerintah pusat sekitar Rp.71 Milyar yang berdampak bagi seluruh sektor”.

“Kami berharap dari rencana alokasi anggaran sebesar Rp.10 Milyar oleh Pemkab dalam refocusing tahap ke-2, dapat menjangkau masyarakat dalam 7 Kelurahan, namun perlu data yang memadai sehingga tepat sasaran. Bagi mahasiswa dan pelajar diluar daerah, diharapkan juga mendapatkan perhatian pemerintah” ujarnya. (Kris Kris)