Covid-19, Wabup LEMBATA : Akses Pelabuhan Tidak Bisa Ditutup, Bakalan Picu Resesi Ekonomi

WartaNTT.com, LEMBATA – Kasus terkonfirmasi Covid-19 yang bertambah diwilayah Indonesia terus ditindaklanjuti Pemkab Lembata dengan beragam regulasi guna antisipasi penyebaran Covid-19, termasuk merevisi Surat Keputusan Bupati Lembata tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Lembata.

Meski beragam apresiasi diberikan warga Lembata terhadap langkah pemerintah, disisi lain desakan agar bandara dan juga pelabuhan sebagai pintu masuk penggerak perekonomian di Lembata ditutup mulai disuarakan masyarakat sebagaimana pantauan WartaNTT dalam beberapa postingan akun Facebook dalam grup Bicara Lembata, dan grup Ini Baru Lembata.

Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si dalam rapat konsolidasi pelaksanaan tugas bagi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat Kab. Lembata, Senin (23/03/2020) menegaskan bahwa pemberlakuan lockdown tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Kabupaten Lembata apalagi terhadap pintu masuk melalui Pelabuhan, karena berdampak resesi ekonomi.

“Terkait keluar masuknya orang dan barang ke Lembata tidak dilockdown, karena akan terjadi resesi yang besar, mengingat Kabupaten Lembata hanya 1 pulau sendiri yang terhubung dengan wilayah lainnya sebagai pendukung perekonomian”.

“Kabupaten Lembata tidak di lockdown, namun perlu lockdown hati, pikiran, mulut dan perbuatan yang menyesatkan yang menyebar informasi hoax bagi masyarakat” ujarnya.

“Terhadap regulasi yang sudah ditetapkan saya minta agar dipatuhi. Iman kita boleh kuat namun daging kita lemah, dan masyarakat jangan menyalahkan pemerintah jika masyarakat sendiri melawan regulasi yang ditetapkan”.

“Bagi masyarakat yang melanggar regulasi, saya minta agar ditegur dan disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, jangan biarkan hal-hal tidak baik terjadi yang dapat meresahkan masyarakat banyak” ujarnya menambahkan.

Dijumpai sejumlah Wartawan diakhir kegiatan, Wakil Bupati Lembata mengatakan “Kita harus menjaga alur keluar masuk barang, dan perlu diantisipasi dampak perekonomian yang stagnan akibat pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga alur lalu lintas barang tetap terjaga”.

“Untuk orangnya (ABK) tetap kita periksa, tetapi barang-barang tetap masuk. Jika ada ABK yang terkonfirmasi Covid-19 maka barang-barang yang dibawa juga akan ditolak untuk bongkar muatan di Pelabuhan” ujarnya menambahkan.

Selain itu Thomas Ola dalam rapat konsolidasi juga minta peran serta perangkat daerah memantau warga masyarakat yang datang dari Provinsi lain yang terkonfirmasi Covid-19 baik melalui jalur laut maupun udara.

“Saya minta agar diberikan himbauan kepada masyarakat diwilayah masing-masing, bagi warga Lembata yang berada didaerah atau Provinsi terkonfirmasi Covid-19 agar menahan diri untuk datang ke Lembata. Bagi warga Lembata yang datang dari luar negeri agar dipisahkan dan wajib lapor serta lakukan social distancing. Pelaksanaan pesta/syukuran agar ditunda, dan terhadap acara kedukaan/pemakaman agar jaga jarak”.

“Saya minta agar disetiap pintu masuk baik di bandara maupun Pelabuhan-Pelabuhan yang ada, agar personil Dinas Kesehatan ditempatkan guna membackup petugas dari KKP dalam melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang”.

“Camat, Kepala Puskesmas, Kades dan Lurah memantau lebih lanjut orang-orang baru yang tiba di Desa/Kelurahan, karena saat tiba melalui Bandara atau Pelabuhan hanya dilaksanakan pengukuran suhu tubuh. Bagi yang suhu tubuh diatas 38 derajat agar dicatat untuk terus dipantau”.

“Meskipun hingga saat ini belum ada warga Lembata yang terkonfirmasi positif terjangkit virus Corona, namun kita perlu antisipasi sedini mungkin dan mematuhi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah” ujarnya menambahkan.

Sekretaris Dinkes Lembata, Anselmus Asan Ola, AP.,M.Si yang ditemui WartaNTT usai kegiatan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan rancangan anggaran untuk penanganan Covid-19 berupa pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan.

“Anggaran yang kami rancang akan dialokasikan untuk pengadaan VTM, Rapid Test, Pengadaan Obat dan BMHP Covid-19 serta untuk survaylance. Kami akan duduk bicarakan lagi dengan Pak Sekda melalui TAPD. Atasan kami bersama Pak Bupati juga sedang membangun komunikasi dengan pihak Kemenkes RI untuk mendapatkan bantuan dari Pusat, karena anggaran kita juga terbatas khususnya dalam penyiapan RSUD Lewoleba sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19” ujarnya.

Senada dengan Anselmus, Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP.,MT mengatakan sekitar Rp. 5 Milyar anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan covid-19 di Lembata termasuk penyiapan RSUD Lewoleba sebagai rumah sakit rujukan. (Kris Kris)