Bupati : CPNS Silahkan Ajukan Pindah Setelah 30 Tahun Mengabdi di LEMBATA

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemkab Lembata terus memperbarui kebijakan internal dalam manajemen ASN guna memastikan setiap pencari kerja asal luar daerah yang bakal menjadi CPNS di Lembata berkomitmen penuh untuk mengabdi dan tidak sekedar mencari “batu loncatan” untuk pulang ke kampung halaman membawa NIP yang diperoleh dari seberang.  

Hal tersebut diutarakan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT saat memantau pelaksanaan SKD CPNS Formasi 2019 Kabupaten Lembata, Senin (10/02/2020) didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Reformasi Birokrasi dan Keuangan, Kepala BKDPSDM, Kasat PolPP dan Tim Kanreg X BKN Denpasar.

Ditanya lebih jauh terkait sikap Pemkab menyikapi membludaknya pelamar CPNS Formasi 2019 yang mencapai 2.890 orang, padahal formasi yang akan direbut sangat kecil hanya 136 formasi, Bupati Lembata mengatakan “Pemerintah hanya fasilitasi lapangan kerja namun bukan hanya menjadi tugas negara saja dalam menyediakan lapangan kerja, namun swasta juga harus berperan didalam, dan perlu didorong kearah sana”.

“Bagi yang tidak terakomodir dalam formasi CPNS saat ini masih ada kesempatan menjadi PPPK, namun orang juga perlu berpikir terhadap peluang usaha lain, kalau semuanya hanya bertumpu pada pegawai negeri, alokasi formasi yang kita dapatkan hanya sedikit dan tidak mungkin bisa akomodir semua” ujarnya.

Menyikapi banyaknya pelamar yang berasal dari luar daerah, Bupati Lembata mengatakan “Kita tidak bisa membatasi pelamar-pelamar dari luar daerah datang mengikuti seleksi disini karena mereka juga merupakan WNI dan kebetulan formasi jabatan yang dilamar tersedia disini”.

Dirinya menambahkan “Soal masa pengabdian, saya sudah sampaikan juga sama Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda dimana sebelumnya dibatasi 15 tahun pengabdian baru boleh ajukan pindah”.

“Tidak usah 15 Tahun, buat saja 30 Tahun mereka mengabdi untuk Lembata, jadi kita akan melihat kembali regulasi yang sudah kita buat, tentu ada pengecualian bagi yang bersuami atau beristerikan anggota TNI/POLRI atau pegawai vertikal”.

“Tentu terhadap beragam modus untuk pindah akan kita perketat lagi”.

“Saya kira tidak bertentangan jika kita mengambil langkah menetapkan usia pengabdian diatas 15 Tahun karena ini jadi kebijakan daerah agar orang bisa menetap, kalau tidak maka akan timbul persoalan baru di Lembata jika banyak lulusan yang berasal dari luar Lembata kemudian ajukan pindah”.

“Banyak anak-anak kita yang tidak diakomodir dalam PNS sementara sektor industri kita belum terlalu banyak merekrut tenaga kerja sehingga perlu kebijakan daerah untuk membatasi masa pengabdian”.

“Ada beberapa Kabupaten yang tegas tidak menerima pendaftar dari luar, hal tersebut bisa kita lakukan, namun pertanyaannya seandainya anak Lembata yang mengikuti tes di daerah lain diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kita, itu yang kita jaga”.

“Tapi saya yakin seprofesionalnya kita atur, jangan sampai jumlah pendaftar dari anak-anak kita lebih sedikit yang mengikuti seleksi”.

“Kalaupun jumlah anak-anak kita lebih sedikit yang mendaftar, tentu hanya ada 2 kemungkinan apakah mereka saat ini sedang mengikuti tes di daerah lain atau sudah bekerja di daerah lain, ataukah orang Lembata tidak berpikir lagi untuk menjadi PNS karena sudah mempunyai pekerjaan lain” ujarnya. (Kris Kris)