wartantt.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria
Samego mendukung rencana berani Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Bagi Indria Samego, rencana pemindahan ibu kota negara ini
adalah terobosan berani dari seorang kepala Negara.
"Jokowi memiliki keberanian untuk membuat terobosan.
Selama tidak ada yang dilanggar aturan, dia akan melakukannya," ujar
Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center, Jumat
(23/8/2019).
Dia yakin rencana pemindahan ibu kota sudah disertai
kajian-kajian komprehensif termasuk mengenai kalkulasi ekonomi dan skema
pembiayaannya.
"Kalkulasi ekonominya juga sangat berani. Meskipun
negara tak punya banyak uang, dia yakin negara tak sulit mendapatkannya,"
jelas Indria Samego.
Selama punya prospek bisnis, imbuh dia, Jokowi yakin bisa menggandeng pihak swasta untuk mengambil perannya.
"Cuman, kalkulasi yang menyangkut human security,
mesti kita tunggu. Semoga ini pun akan selaras dengan kalkulasi
finansial," harapnya.
Presiden Jokowi menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di
sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota
baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset
di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota
Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan
usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai
pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin
(26/8/2019).
Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara
dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling
ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik
bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya
yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.
Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota
seluas 180 ribu hektar.
Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian
terus menerus selama tiga tahun.
"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan
beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban
perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat
Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas
Jokowi.
Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro
mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.
Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.
"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Negara.
Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan
didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.
Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru
disebut seluas 180.000 hektare.
"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari
separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk
hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit
Soeharto," kata Bambang.
Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang
pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain. (*)
KOMENTAR