Teguh Perjuangkan Tuntutan, Aksi AMMPPERA Ditenangkan Polres LEMBATA

WartaNTT.com, LEMBATA – Tuntutan penghentian pembangunan tempat wisata di Pulau Siput “Awololong” dan mengusut dugaan korupsi pembangunan jembatan Waima di Kabupaten Lembata kembali disuarakan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Peduli Rakyat Lembata, Selasa (2/04/2019).

Mengambil tempat di ruas jalan Trans Lembata depan Taman Kota Swaolsatiten-Lewoleba, belasan pemuda dan 2 orang wanita yang menamakan diri AMMPPERA dikoordinir Emanuel Boli dan Elfridus Sableku terus menyampaikan orasi mengajak masyarakat Kota Lewoleba untuk bersama bergabung menuju Kuma Resort-Desa Waijarang sebagai titik aksi.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, AMMPPERA menuntut 7 hal yakni “Menuntut DPRD Lembata secara kelembagaan menyatakan sikap menolak pembangunan di Awololong;

Menuntut DPRD Lembata gelar Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan Bupati dan Dinas Budpar;

Mengalihkan anggaran pembangunan di Awololong untuk membangun infrastruktur dasar;

Mendesak Gubernur NTT mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembangunan di Awololong;

Mendesak Bupati Lembata pertanggungjawabkan hasil proyek jembatan Waima kepada masyarakat;

Mendesak Kejari Lembata bersikap profesional dalam penanganan kasus korupsi jembatan Waima; serta jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu 1 Bulan kedepan, maka akan dilakukan aksi besar-besaran oleh Mahasiswa dan masyarakat Lembata dari berbagai elemen baik di Lembata, Kupang dan di Jakarta”.

Pantauan WartaNTT, aksi yang berlangsung di titik kumpul tersebut akhirnya dibubarkan sesuai protap oleh Polres Lembata. Sebelumnya sempat terjadi saling dorong antara kelompok aksi dengan barikade pihak Kepolisian yang tidak mengizinkan 3 unit kendaraan aksi menuju Kuma Resort, namun kelompok aksi terus ngotot untuk berjalan kaki melanjutkan aksinya ditengah guyuran hujan.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, tuntutan melakukan aksi di Kuma Resort Desa Waijarang ditolak pihak Kepolisian dengan pertimbangan bahwa Kuma Resort merupakan kediaman pribadi Bupati Lembata sehingga STTP aksi tidak diterbitkan; selanjutnya disilahkan peserta aksi untuk melakukan aksi ke Kantor Bupati Lembata, atau melaporkan secara resmi jika menduga adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan Pemkab Lembata baik terhadap ambruknya jembatan Waima maupun terhadap pembangunan di Awololong.

Sementara itu secara terpisah, Kadis PUPR Perhubungan Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP.,MT yang dikonfirmasi WartaNTT terkait kelanjutan penanganan Jembatan Waima, membenarkan bahwa Pemkab Lembata tidak pernah menutup mata terhadap pembangunan yang terjadi.

“Ya, dalam rapat kerja dengan DPRD Lembata di bulan Januari 2019 lalu, kami sudah menjelaskan terkait dengan penanganan Jembatan Waima” ujarnya.

Penelusuran WartaNTT terhadap dokumen Penjelasan Pemerintah atas Hasil Temuan Tim DPRD Lembata dalam Kunjungan Lapangan Pemantauan Program/Kegiatan Infrastruktur TA 2018, yang ditandatangani Kadis PUPR Perhubungan Lembata tertanggal 22 Januari 2019 menyebutkan antara lain “Pekerjaan pembangunan Jembatan Waima dilakukan oleh CV. Indrayani, dengan masa pekerjaan sejak 9 Februari s/d 8 Juni 2018, sedangkan masa pemeliharaan selama 1 Tahun sejak 8 Juni 2018 s/d 9 Juni 2019.

Dampak dari curah hujan tinggi dan banjir menyebabkan terjadi kerusakan oprit sisi Timur dan Barat serta dinding pengarah alur.

Perbaikan terhadap kerusakan awal telah dilakukan oleh pihak Kontraktor namun tidak berselang lama terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan berat.

Akibat curah hujan yang masih berpotensi terjadi sehingga pengerjaan belum dilakukan dan akan diselesaikan setelah berakhirnya curah hujan”.

Setelah beberapa aksi di gedung Peten Ina, DPRD Lembata sebagai “penyambung lidah rakyat” hingga saat ini belum berhasil mewujudkan janjinya kepada kelompok aksi untuk menggelar RDP bersama Pemkab serta menghadirkan kelompok kontra pembangunan sebagaimana yang dijanjikan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda saat itu.

Momentum yang dinantikan kedepan apakah Pemkab Lembata bersedia mengundang kelompok yang mengklaim menolak pembangunan di Awololong untuk dialog bersama? dan apakah kelompok yang mengklaim menolak berani hadir untuk dialog bersama? ataukah aksi penolakan terus berlanjut dengan cara yang berbeda? Semoga tidak ada pihak lain yang berusaha ambil keuntungan. (Kris Kris)