KEIN: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi Mengarah pada Pemerataan dan Kesejahteraan

wartantt.com -- Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan di bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah hingga 2018 mengarah pada pemerataan dan upaya meningkatkan kesejahteraan.

Hal itu, antara lain, dapat dilihat melalui kebijakan yang sudah berjalan yaitu reforma agraria dan upaya pemerintah membangun dari pinggiran.

"Kebijakan yang sudah berjalan, secara fundamental seharusnya menjadi arah dalam kebijakan tahun depan (2019) dan selanjutnya," paparnya melalui keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (30/12).

Arif menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Refleksi Akhir Tahun 2018: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik 2018. Ia menguraikan, pada realisasi program reforma agraria, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendistribusikan lebih dari 3 juta bidang lahan. Sedangkan lahan yang dilegalisasi hampir 700 ribu hektar.

Kebijakan ini, katanya, merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian bagi rakyat melalui distribusi aset berupa lahan.

Dengan begitu, makin banyak rakyat yang memiliki akses terhadap aset produktif, yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kehidupannya. Bahkan tak berhenti di situ, pemerintah juga mempermudah rakyat terhadap akses permodalan melalui kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan suku bunga 7 persen per tahun, Arif Budimanta menilai akan sangat membantu usaha mikro dan kecil, yang selama ini kesulitan mengakses modal melalui institusi perbankan.

"Ditambah lagi dengan keringanan pajak penghasilan yang menjadi 0,5 persen, ini merupakan sikap kebangsaan yang patut dilanjutkan agar rakyat makin mandiri dengan sokongan pemerintah," ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan membangun dari pinggiran, Arif memaparkan, pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah dan panjang akan sangat membantu terciptanya pusat-pusat ekonomi baru.

Hal itu membuat peluang pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa akan semakin besar, sehingga usaha rakyat di daerah berpotensi ikut terangkat.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga terus meningkatkan pembangunan di perdesaan dengan peningkatan alokasi anggaran.

Pada 2019 dana desa mencapai Rp73 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun ini yang Rp60 triliun. Badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat di perdesaan seharusnya sangat terbantu dengan dukungan tersebut.

"Bahkan upaya pemerintah membangun wilayah-wilayah terluar Indonesia juga merupakan upaya membangun dari pinggiran yang pada ujungnya ingin menciptakan kemandirian rakyat," ujarnya.

Dukungan yang juga diberikan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat, lanjut Arif, adalah kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

"Tentu ini sangat membantu, sehingga biaya transportasi dan distribusi di daerah-daerah jadi lebih murah dan terjangkau. Ini bukti pemerintah hadir di tengah upaya peningkatan kemandirian rakyat," katanya. []