Tunggakan TPP Tahun 2023, Ketua PGRI SABU RAIJUA : Jangan Hak Guru Dininabobokan Pemkab

Foto : Demo guru-guru di Sabu Raijua ke gedung DPRD dan kantor Bupati, Januari 2024

WartaNTT.com, Sabu Raijua – Persoalan tunggakan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2023 bagi para guru di 53 sekolah se-Kabupaten Sabu Raijua, masuki babak baru.

Dilansir dari Pos-Kupang.com (11/11/2024) Sekda Sabu Raijua, Septenius M. Bule Logo., yang juga menjabat sebagai Plt. Kadis PKKO menggelar jumpa pers (11/11) berkaitan dengan perkembangan persoalan tunggakan pembayaran TPP tahun 2023.

Dalam rekaman video jumpa pers yang diterima WartaNTT, Septenius menyampaikan jika Pemkab Sabu Raijua melalui Dinas PKKO, sebelumnya telah menyurati Kejari Sabu Raijua perihal permintaan dokumen untuk penyelesaian pembayaran tunjangan tersebut, namun dengan pertimbangan tertentu akhirnya rencana ini dibatalkan meskipun surat telah dikirim.  

“Pada waktu lalu memang kami sempat membuat surat untuk meminta dokumen dari Kejaksaan (Kejari Sabu Raijua) untuk kami lakukan pembayaran terhadap TPP yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sabu Raijua”

“APBD Perubahan 2024 sudah dianggarkan 4 milyar lebih untuk pembayaran TPP kepada 53 sekolah. Tetapi sampai saat ini kami tidak bisa membayar karena selain dokumen sedang disita, status kasusnya penyidikan. Tinggal menetapkan tersangka saja” ujar Sekda.

Dilanjutkan Sekda Septenius “Berdasarkan pemahaman hukum yang ada pada kami, kami juga butuh perlindungan hukum bagi diri kami untuk tidak menerima rencana meminjamkan dokumen dari kejaksaan meskipun itu atas permintaan kami, karena status penyidikan itu”.

“Kami coba menganalogikan status penyidikan sudah pasang police line, kenapa kami mau tabrak lagi. Dengan demikian maka berdasarkan pemahaman yang ada pada kami dan logika berpikir kami, sebaiknya kita tunggu saja proses ini mau berakhir dimana apakah di pengadilan atau bagaimana sampai adanya kekuatan hukum tetap, baru saat itu kami ambil keputusan untuk membayar” tutur Septenius.

Sementara itu Ketua PGRI Sabu Raijua, Amos Come Rihi, kepada WartaNTT (12/11) menyampaikan sikap PGRI terhadap pernyataan saat jumpa pers yang digelar Pemkab Sabu Raijua.  

“Jumpa pers yang dilakukan oleh pak Sekda itu menjadi perbincangan baik oleh kami di PGRI dan para guru termasuk guru-guru yang haknya belum dibayarkan hingga saat ini”.

“Yang aneh menurut kami, jika Pemkab sudah tahu resiko seperti itu, terus kenapa menyurati Kejari Sabu Raijua tanggal 11 Oktober 2024 untuk meminta berkas tersebut”

“Jangan sampai diawal-awal saat menyurati kejaksaan, hanya berikan angin segar bahwa Pemkab dalam hal ini kadis dan dinas ada melakukan upaya untuk membayar hak guru, sehingga meninabobokan para guru” berangnya.

“Berdasarkan penjelasan pihak Kejari kepada kami beberapa saat lalu, bahwa tidak ada niat untuk sengsarakan guru dalam hal ini hak-hak guru. Kami mau supaya hak-hak guru ini terbayarkan. Karena itu diberikan peluang meminjamkan berkas ini sebagai dasar pembayaran atas adanya surat yang disampaikan Pemkab”.

“Berkas ini bisa dipinjamkan kepada Pemkab dan pihak Kejaksaan bersedia meminjamkan berkas tersebut” ujar Amos.

Dilanjutkannya lagi “kemudian dalam jumpa pers itu, pak Sekda menyinggung lagi soal adanya format dokumen yang dibuat oleh para guru”.

“Isi pernyataan itu benar dibuat oleh para guru dan bukan untuk memberatkan pihak Kabupaten, namun akan ditunjukkan ke pihak Kejaksaan, benar ada sekian guru dengan besaran rinciannya yang belum terbayarkan” urainya.

Kemudian ada lagi pernyataan pak Sekda bahwa adanya keterlambatan pengurusan berkas oleh guru”.

“Memang benar terlambat. Kenapa terlambat, karena Perbup pembayaran TPP Tahun 2023 itu diterbitkan antara pada bulan Juli atau Agustus. Sehingga para guru harus lengkapi berkas-berkasnya dari Januari sampai Agustus” ucap Amos.

Foto : Unjuk Rasa PGRI dan guru di Sabu Raijua ke kantor Dinas PKKO, Januari 2024

Menurutnya perlu adanya pertemuan dua belah pihak antara Pemkab dengan kejaksaan serta tidak boleh ada pihak tertentu yang merasa benar sendiri.

“Langkah selanjutnya jika hal ini tidak berujung, maka kami akan minta lewat DPRD untuk pertemuan 2 pihak ini yakni Kejaksaan dan Pemkab, sehingga makin jelas hal-hal yang harus dilakukan”.

“Harapan PGRI kepada para Guru di 53 sekolah yang terkait langsung dengan TPP, agar tetap menjaga marwah guru, melaksanakan tugas dengan baik”.

“Serta terus berdoa sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh PGRI, Kejaksaan dan Pemkab dapat terwujud sehingga apa yang menjadi haknya selama 1 tahun lalu bisa segera terwujud”.

“Harapan kami juga kepada Pemkab agar saling membuka diri karena tidak ada di dunia ini yang tidak bernoda. Tidak ada yang mau cari-cari kesalahan. Yang ada dan kami mau adalah segera bayar hak-hak para guru” ucap Ketua PGRI Sabu Raijua. (DeW)