WartaNTT.com, Sumba Tengah –
Paripurna DPRD Sumba Tengah dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas
penyampaian nota pengantar Perubahan APBD Tahun 2022 yang berlangsung hari ini,
Selasa (20/09/2022) berlangsung menarik.
Pantauan
WartaNTT, 3 Fraksi DPRD Sumba Tengah baik fraksi Nasdem (Nasdem, Hanura, PKS, Golkar dan PKPI), fraksi Solapora (Gerindra, Berkarya, Demokrat
dan PKB) serta fraksi Gotong Royong
(PDIP, PBB dan PSI) menyoroti beragam hal atas penyampaian nota pengantar
perubahan APBD 2022 yang disampaikan pemerintah (19/9) kemarin.
3
juru bicara fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pemandangan umumnya
dihadapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua I serta Sekda Sumba Tengah
yang hadir bersama pimpinan OPD.
Yulius
Delu Pila, mewakili Fraksi Nasdem
yang didaulat pertama kali, menyoroti target PAD yang menurun sebesar 12,54%
dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Selain
mendorong pemerintah ambil langkah strategis, diharapkan pengawasan terus
ditingkatkan guna minimalisir lost potensi karena faktor sistemik dan
mentalitas aparatur di lapangan.
“Pada
komponen belanja barang dan jasa khususnya jasa medis pada RSUD Kabupaten Sumba
Tengah yang alami keterlambatan bayar akibat keterlambatan penetapan Perbup,
Fraksi Nasdem meminta klarifikasi pemerintah atas hal ini” ujar Yulius
menambahkan.
Fraksi
Nasdem juga berharap penyaluran beasiswa abadi kepada calon penerima manfaat
dilakukan proporsional mempertimbangkan pendekatan wilayah kecamatan.
Sementara
itu Henok Haba Dota, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi Solapora, menyoroti banyak hal mulai
dari SILPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 10,7 milyar yang digunakan untuk
menutup defisit anggaran serta penyusunan dokumen RDTR kawasan pariwisata
pantai selatan senilai Rp.700 juta pada dinas PUPR.
Selain
itu fraksi Solapora juga menyoroti belum direalisasikannya tunjangan penambahan
penghasilan (TPP) bagi ASN, termasuk perubahan belanja modal tanah untuk lokasi
Ngora Lenang dan TPA.
“Fraksi
Solapora meminta kejelasan pemerintah khusus untuk lokasi Ngora Lenang, karena
tidak sekedar masalah belanja modal tanah yang tidak dapat dieksekusi namun
telah menyisahkan hutang pemerintah kepada pihak ketiga” urai Henok Haba Dota.
Tak
hanya itu, kondisi kesehatan Bupati Sumba Tengah juga menjadi perhatian Fraksi
Solapora.
“Fraksi
Solapora secara tegas menyampaikan bahwa kondisi kesehatan pejabat publik
termasuk bapak bupati perlu direspon agar tidak terjadi stagnasi pelayanan
kepada publik di daerah kita tercinta” ujar Henok menambahkan.
Bakar
Jeremani, mewakili fraksi Gotong Royong selain
menyoroti penurunan target Pendapatan Daerah yang dirasa mencerminkan rendahnya
kualitas proyeksi yang disusun pemerintah, juga meminta perhatian pemerintah
terhadap pembangunan pasar tradisional oleh pihak swasta disekitar pasar inpres
Waibakul.
Selain
itu fraksi Gotong Royong juga minta penjelasan pemerintah terhadap TPP ASN yang
belum terealisasi.
“Kabupaten Sumba Tengah adalah kabupaten termiskin di NTT dengan angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 34,85% atau sebanyak 24.930 jiwa dan tahun 2019 menjadi 34,62% atau 25.120 jiwa. Oleh karena itu fraksi berpendapat 11 program strategis pemerintah perlu direkonstruksi secara teknokratis sehingga substansi penurunan angka kemiskinan semakin nyata” ujarnya.
Ditambahkannya
pula “Fraksi berharap pemerintah tidak lengah terhadap perkembangan hama
belalang kembara yang berpotensi mengancam tanaman. Jangan menunggu sudah
terjadi serangan hama baru mulai greget mengatasi” urai Jeremani.
Diawal
pembacaan pemandangan umum fraksi Gotong Royong, Bakar Jeremani juga beri apresiasi
atas kehadiran bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S.K Limu., yang dalam keadaan
sehat dan semangat.
“Kami
sangat berbahagia karena doa-doa kami bersama seluruh masyarakat Sumba Tengah
agar bapak bupati selalu dikaruniai kesehatan dan kekuatan dalam mengemban
amanat rakyat Sumba Tengah menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan,
dijawab oleh Yang Maha Kuasa” ujar Bakar Jeremani. (Rcd)
KOMENTAR