Realisasi PAD Rendah, Anggota DPRD LEMBATA Kritisi Kinerja Pimpinan OPD

WartaNTT.com, LEMBATA – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester I tahun 2022 Kabupaten Lembata yang dirasa rendah, menjadi sorotan anggota DPRD Lembata.

Beberapa anggota dewan terhormat bahkan mengkritisi kinerja pimpinan OPD yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Ironisnya meskipun sudah pernah dilakukan penandatanganan pakta integritas dalam pelaksanaan tugas dihadapan kepala daerah, namun masih saja dirasa jauh panggang dari api. Bahkan mereka meminta sikap tegas Pj. Bupati Lembata segera evaluasi hingga keputusan copot jabatan.

Hal tersebut disampaikan beberapa anggota DPRD Lembata kepada WartaNTT pasca membaca isi dokumen Ringkasan Laporan Realisasi Semester I APBD tahun 2022 serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya, Senin (8/8/2022) di ruang Fraksi Amanat Persatuan-gedung Peten Ina.

Paulus Toon Tukan dari Fraksi Demokrat S14P, merasa pesimis target bisa terkejar.

“Kalau saya menilai dari target-target PAD selama ini, terkesan para kepala OPD hanya mau supaya angkanya itu waow, tetapi strategi apa yang dilakukan bagaimana meningkatkan PAD itu lemah”.

“Kalau saya bicara sebagai anggota dewan namun tidak mewakili fraksi, kepala OPD ini dapat saya cap malas untuk mencari inovasi meningkatkan PAD”.

“Kita lihat saja pengalaman tahun-tahun kemarin. Target 100 (Rp. 100 Milyar) turun 60 (Rp. 60Milyar). Target 60 turun 30an, target terakhir 54 (sekitar Rp. 54 Milyar di TA 2022) malah realisasinya yang sudah masuk akhir tahun anggaran ini tersisa beberapa bulan saja baru sekitar 17 (Rp. 17 Milyar)”.

“Saya sangat pesimis target ini bisa tercapai”.

“Saran saya kepada pak Pj. Bupati, terhadap pimpinan OPD yang target PADnya besar namun realisasinya bahkan ada yang sampai 0% harus diberikan catatan khusus bahkan ganti saja kalau memang tidak mampu. Jangan sudah duduk dan emban amanah namun tidak bisa berusaha memenuhi target yang dibuat oleh instansinya sendiri. Diganti saja kalau tidak mampu” ujar Toon Tukan.

Frits juga mengkritisi dokumen pemerintah yang selalu terjadi perbedaan angka-angka yang disajikan. Hal ini menurutnya berulang terjadi.

“Di lembaran persetujuan kemarin saat Paripurna, angkanya yang begitu vital itu saja selisih. Kalau mau dibilang itu human error, namun ini berulang terus setiap tahun terjadi hal yang sama” tambahnya.

Senada dengan Frits Tukan, anggota Fraksi Amanat Persatuan dari Partai PERINDO, Samsudin., juga merasa pimpinan OPD kurang berinovasi.

“Meskipun mereka (pimpinan OPD) sudah berupaya semaksimal mungkin dengan realisasi hanya sekitar 30an% saja di periode ini, memang terlihat mereka tidak banyak memiliki inovasi agar target terpenuhi”.

“Ada hal yang menarik berkaitan dengan target-target PAD yang selama ini kita perhatikan, seperti Weilain. WeiLain itu di dinas Perhubungan salah satu targetnya sekitar 3 Milyar walaupun disana belum terpasang SR-nya (sambungan rumah) ini yang menjadi masalah, inovasi ini yang tidak dilakukan tetapi sudah terpakai sebagai salah satu sumber pendapatan”.

“Kemudian di dinas Pariwisata, contoh di Bukit Cinta (BCL) itu puluhan milyar yang digelontorkan tetapi sampai dengan hari ini saya belum pernah mendengar berapa realisasi PAD yang dihasilkan dari sana”.

“Jika polanya seperti ini maka pemerintah daerah saya anggap hanya pintar membelanjakan uang namun strategi untuk menghasilkan PAD minim inovasi”.

“Kami berharap kepada Penjabat Bupati agar mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD ini, apalagi mereka sebelum menduduki jabatan sudah menandatangani pakta integritas”.

“Harapan kita di lembaga DPRD pada saat rapat kerja setidak-tidaknya masing-masing OPD menyampaikan inovasi apa yang harus dilakukan agar PAD minimal terealisasi 85% hingga 90%”.

“Jika dibiarkan terus (target tinggi namun realisasi PAD minim), sama dengan memberikan kesempatan kepada OPD untuk tidur nyenyak dan tidak akan berpikir bagaimana untuk meningkatkan PAD”.

Ditambahkannya lagi “Dalam dokumen ini saja (ringkasan laporan realisasi semester I APBD 2022) kalau dilihat pada tabel kolom realisasi dan kolom prognosisnya, angkanya (realisasi PAD) berbeda”.

“Ini saya anggap kebiasan buruk yang selama ini yang kita perhatikan berkaitan dengan OPD khususnya OPD yang menyusun dokumen ini. Pada kolom realisasi PAD angkanya berbeda dengan kolom prognosis. Bukan disini saja tetapi beberapa dokumen lain juga seperti ini. Jika sistem pelaporan pemerintah seperti ini, mana yang kita percaya angkanya di kolom 4 (Rp. 17.857.859.368,83-) atau di kolom 6 (Rp. 16.790.027.7944,85-)” ujar Samsudin.

Sementara itu Ketua Fraksi Amanat Persatuan, Laurensius Ola., yang juga merupakan ketua DPD PAN Kab. Lembata, harapkan Penjabat (Pj) Bupati dapat evaluasi kinerja bawahannya.

“Terkait dengan PAD, ini bukan baru tahun ini saja realisasinya rendah, bahkan hampir setiap tahun realisasinya hampir dibawah 50%. Kalau melihat realisasi 6 bulan pertama ini yang capaiannya baru mencapai 30an% saya juga pesimis target dari PAD bisa tercapai”.

“Ini mesti adanya suatu inovasi. Ada pakta integritas yang ditandatangani, namun riilnya juga masih seperti ini”.

“Saran saya kepada pak Penjabat agar dapat mengevaluasi kinerja dari setiap OPD yang capaiannya masih minim. OPD-OPD ini kelihatannya di depan pak bupati mereka nyatakan bisa untuk mencapai target, tapi sekembalinya ke kantor kita tidak tahu apakah dibahas lagi bersama pejabat dibawahnya atau tidak” ujar Laurens Ola. (Kris Kris)