Gelar RDP, Komisi III DPRD Ende Minta Pemerintah Serius Tangani Covid-19

WartaNTT.com, Ende - Komisi III DPRD Kabupaten Ende kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi mitra Komisi III yang merupakan instansi teknis dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 pada hari Kamis (01/07/2021).

 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende Vinsen Sangu di awal RDP menyampaikan bahwa dalam rangka menyikapi berbagai persoalan yang terjadi saat ini terkait penanganan terhadap penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ende maka dipandang perlu untuk dilakukan rapat dengan instansi terkait yang merupakan mitra Komisi III.

 

Dikatakannya saat ini sedang terjadi lonjakan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19, untuk itu dalam kesempatan RDP tersebut Komisi III DPRD Ende juga mengundang Kepala Puskesmas Maurole dan Kepala Puskesmas Watunggere serta Camat Maurole dan Camat Detukeli untuk boleh memberikan testimoni terkait penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya masing-masing.

 

Menurutnya di Kecamatan Maurole terjadi lonjakan jumlah terpapar Covid-19 yang sangat signifikan dan di Kecamatan Detukeli terjadi peristiwa pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang tidak sesuai standar yang mana jenazah dimakamkan hanya dengan terbungkus terpal.

 

"Iya, pada kesempatan RDP kali ini selain kita mengundang OPD yang merupakan mitra kami, juga kami mengundang dua Kapus yakni Kapus Maurole dan Watunggere, untuk boleh memberikan testimoni kepada kita terkait penanganan terhadap pasien terpapar Covid di sana. Kalau Maurole itu kita lihat ada peningkatan tajam menyaingi beberapa kecamatan dalam kota, sedangkan di Detukeli seperti kita ketahui ada peristiwa yang menjadi viral beberapa hari belakangan dimana jenazah pasien dimakamkan hanya dengan dibungkus terpal," ucap Vinsen.

 

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi III DPRD Ende Mahmud Jegha menyampaikan harapannya agar Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten tidak lepas tangan dengan persoalan yang terjadi di kecamatan dan desa terkait penanganan Covid-19.

 

Dirinya meminta agar posko Satgas Penanganan Covid-19 di kecamatan dan desa kembali diaktifkan mengingat meningkatnya jumlah pasien terpapar yang menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ende.

 

"Gugus tugas jangan lepas tangan dengan apa yang terjadi di Kecamatan. Kasihan, kita harapkan untuk aktifkan posko Satgas di kecamatan. Nurani harus tergerak bahwa yang meninggal adalah manusia bukan yang mati adalah binatang" tegas Mahmud.

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPRD Ende Sipri Pendi menyampaikan kekecewaannya terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Menurutnya Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten hanya fokus pada wilayah perkotaan, sementara situasi hari ini wabah ini sudah menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Ende.

 

Dikatakannya ketika angka terpapar meningkat sesungguhnya pemerintah sedang gagal menangani Covid-19. Untuk itu dirinya meminta agar setiap diskusi yang dilakukan di lembaga terhormat DPRD Kabupaten Ende harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya dari apa yang disampaikan tenaga kesehatan di Puskesmas ada hal yang disembunyikan karena takut terhadap atasan maka dirinya meminta agar Satgas melakukan pengecekan hingga ke desa terkait apa saja yang dibutuhkan.

 

Anggota DPRD Asal Maukaro tersebut meminta agar tegas terhadap masyarakat yang antipati terhadap himbauan pemerintah untuk taat menjalankan protokol kesehatan dengan tindakan yang berdampak pada efek jera.

 

"Ketika angka yang terpapar meningkat sesungguhnya kita sedang gagal, ada hal yang disembunyikan karena sebenarnya mereka takut menyampaikan maka menyisirlah ke desa, jujur pemberlakuannya sudah tidak seimbang antara kota dan desa, harap setiap diskusi direalisasikan jangan habis di diskusi karena ini forum terhormat. Harus ada upaya lebih, tidak bisa hanya berpasrah dengan sikap masyarakat. Harus lebih tegas bila perlu ada efek jera, APD harus disiapkan termasuk ada kantong mayat. Pemerintah harus serius tangani Covid ini, karena angkanya sekarang meningkat tajam," kata Sipri.

 

Sementara itu Kepala Puskesmas Maurole dan perwakilan Kepala Puskesmas Watunggere pada kesempatan RDP menyampaikan keluhan yang sama terkait kurangnya ketersediaan APD seperti masker bedah dan APD lainnya di Puskesmas masing-masing.

 

Keduanya meminta agar keluhan ini dapat ditindaklanjuti mengingat kebutuhan tracing di wilayah kerjanya masing-masing semakin tinggi yang tentunya membutuhkan ketersediaan APD yang banyak.

 

Selain itu perwakilan Kepala Puskesmas Watunggere juga memberikan klarifikasi terkait kronologi yang terjadi di Desa Kanganara perihal jenazah Covid-19 yang pemulasarannya tidak sesuai dan viral di berbagai media.

 

Pada RDP tersebut Komisi III DPRD Ende belum menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah karena RDP akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang (05/07/2021) dengan menghadirkan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Ende.

 

Dalam RDP tersebut tampak hadir Kepala BPJS Cabang Ende Joys Karman Nike Palupi, kemudian beberapa anggota Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende Marmi Kusuma, Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Ende Vitalis Kako dan Plt. Kepala BPBD Kab. Ende Ida Mite. (FR)