RDPU di LEMBATA, Kanis Soge : Kita Akan Kawal Dengan Aksi Jilid 2

 

WartaNTT.com, LEMBATA – DPRD Lembata gelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Aliansi Rakyat Bersatu Lembata (ARBL), Kamis (10/06/2021). Agenda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama DPRD Lembata bersama perwakilan ARBL saat aksi demontrasi 20 Mei lalu.

RDPU yang digelar (10/06) diikuti 3 pimpinan bersama anggota dewan yang hadir hampir lengkap, sementara itu dari ARBL sendiri sekitar 20 orang diperkenankan masuk ruangan sidang dari anggota aliansi yang hadir di gedung Peten Ina.

41 persoalan di Lembata baik fisik maupun non fisik diungkapkan ARBL dihadapan DPRD untuk segera ditindaklanjuti. Beberapa yang berhasil dirangkum WartaNTT yakni pengerjaan kantor camat Buyasuri dan 2 gedung puskesmas baru di Buyasuri, kemudian pengerjaan RS penyangga, air bersih Wailein, serta pengerjaan pabrik es dan reklamasi pantai balauring di wilayah Kecamatan Omesuri.

ARBL juga menyoroti kasus hibah tanah di desa Merdeka yang sedang ditangani Kejari Lembata, pengembalian anggaran yang belum 100% dari pengerjaan jembatan Waima yang sempat mangkrak dan hanyut dibawa banjir, Portal elektrik di pintu masuk pelabuhan Lewoleba yang tidak dimanfaatkan.

Kemudian juga pengadaan kapal phinisi “Aku Lembata”, aset Jober, honor bupati, pertanggungjawaban dana Covid-19 dan dana bencana erupsi Ile Lewotolok, dana PEN, serta penetapan tersangka kasus Awololong dan layanan PDAM.

Koordinator ARBL, Kanisius Ratu Soge, yang ditemui awak media usai RDPU menyampaikan akan mengawal hasil RDPU saat ini dimana sedang persiapkan aksi lanjutan.

“Aliansi tetap akan kawal apa yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh aturan, tetapi aliansi akan kawal dengan aksi jilid 2”.

“Kapan itu?, kita lihat dari progress apa yang dilakukan oleh DPRD”. Menurutnya RDPU saat ini belum sesuai dengan apa yang jadi harapan aliansi.

“Iya, RDPU kali ini belum sesuai dengan apa yang jadi tuntutan, terutama 3 tuntutan terkait rekomendasi politik DPRD terhadap kasus Awololong, hibah tanah di Desa Merdeka dan mangkraknya pembangunan kantor Camat Buyasuri. Kami berpikir dalam rapat intern mereka, 3 hal  itu harus difokuskan”.

Ditanya soal kinerja DPRD Lembata, Kanis mengatakan “Kalau kami sebagai rakyat percaya, maka kami tidak datang. Karena kami merasa bahwa kepercayaan ini mesti kami titipkan lagi, kami daur ulang lagi sehingga kami datang memberikan kepercayaan” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, mengatakan aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti.

“Terima kasih saya ucapakan kepada semua pihak yang telah bersama-sama kita hari ini baik dari aliansi, SatpolPP dan dari Polres Lembata serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini”.

“Besok (11/06) kita akan gelar rapat pimpinan diperluas yang melibatkan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPRD guna memberikan input kepada badan musyawarah untuk gelar rapat, kebetulan ketua bamus adalah saya sendiri sebagai ketua DPRD, jadi sudah tentu itu akan kita schedule-kan bersama”.

“Aspirasi yang masuk pasti ditindaklanjuti, tinggal kita sesuaikan dengan mekanismenya saja. Seluruh proses pengambilan keputusan di lembaga DPRD adalah keputusan proses politik bisa lewat musyawarah mufakat ataupun voting”.

“Tindak lanjutnya nanti tergantung keputusan teman-teman sekalian (anggota DPRD) kalau memang lebih banyak mengusulkan rapat kerja kita dahulukan, tentu akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja” ujarnya. (Kris Kris)