Pilkades 144 Desa di Lembata digelar 8 November; ASN Juga Bisa Calon

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemkab Lembata melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pilkades serentak seluruh Desa (144 Desa) pada 9 Kecamatan digelar 8 November mendatang.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kadis PMD Kab. Lembata, Paskalis Yosep Setet, kepada WartaNTT diruang kerjanya, Selasa (15/06/2021).

“Untuk persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 bagi 144 Desa, kita berpedoman pada tahapan dan jadwal yang diatur dalam keputusan bupati Lembata tentang tahapan dan jadwal pilkades serentak tahun 2021. Regulasinya sudah ditandatangani pak Bupati”.

“Saat ini kita sedang menyusun beberapa dokumen ikutan seperti SK penetapan panitia kabupaten, kemudian ada juga SK protokol kesehatan pada saat pilkades”.

“Awal Juli kita akan undang seluruh anggota panitia untuk rapat sekaligus sosialisasi awal ditingkat Kabupaten yang akan diikuti sosialisasi awal per Kecamatan”.

Yosep melanjutkan Pemkab Lembata juga sudah menyurati KPU RI terkait data pemilih dan telah dijawab, kemudian hasil koordinasi PMD dengan KPUD Lembata bahwa data itu perlu diupdate dengan DP4 yang ada di dinas dukcapil Lembata.

“Sebelum rapat bulan Juli nanti kita harapkan sudah bisa menyelaraskan data DP4 dengan DPT pemilu terakhir keluaran KPUD sehingga menjadi DPS pilkades serentak” ujarnya.

Ditambahkannya lagi “Dalam keputusan bupati tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak di Kab. Lembata, tahapan persiapan sudah dimulai sejak 2 Juni. Nanti hari pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih dilaksanakan tanggal 8 November, sedangkan pelantikan Kades terpilih itu 28 Desember”.

“Dari sisi anggaran pembiayaan Pilkades serentak memang belum mencapai harapan, namun kami juga sudah berkoordinasi dengan Camat dan desa sehingga kekurangan anggaran di Kabupaten teralokasi melalui APBDes dalam hal ini ADD untuk beberapa item kegiatan”.

“Anggaran di DPA dinas PMD untuk pilkades sekitar Rp.1,9 Milyar, dan untuk ini kami berterima kasih kepada pak bupati dan TAPD karena anggaran yang ada ini tidak dipotong sehingga akan kami optimalkan” ujarnya menerangkan.

Paskalis Yosep juga berharap proses Pilkades serentak berkualitas guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula.

“Kita berharap prosesnya di tingkat desa berkualitas. Ada ranah-ranah yang diatur dalam tahapan itu seperti masa kampanye, agar dimanfaatkan sebaiknya untuk menampilkan program kegiatan yang akan dilakukan kedepan namun bukan ranah untuk saling menjatuhkan calon lainnya”.

“Kemudian terkait persyaratan, kita hanya punya waktu 6 bulan sehingga para calon dapat optimalkan waktu yang ada. Kalau mau maju, harus benar-benar persiapkan diri mulai dari kelengkapan administrasi sehingga pada saat pendaftaran tidak menimbulkan banyak persoalan disana” ujarnya.

ASN Juga Bisa Calonkan Diri

“Secara aturan kami menghormati hak-hak ASN untuk maju dalam pilkades sebagaimana diatur dalam regulasi dimana mereka dimungkinkan untuk ikut kontestasi Pilkades serentak”.

“Sebagaimana diatur dalam PP 43/2014, Permendagri 112/2014, Perda Kab. Lembata 8/2015 tentang Pilkades serta Perbup 31/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Pilkades serentak, mengatur ASN dapat ikut mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkades”.

“Jika mereka menang maka status sebagai ASN tetap, namun mereka diberhentikan dari jabatan yang diemban baik jabatan struktural maupun fungsional. Syarat untuk maju harus mengantongi izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati. Kalau mereka mau maju, silahkan” ujar Plt. Kadis PMD.

Saat ini dari 144 Kepala Desa, tersisa 57 orang Kades definitif selebihnya diisi oleh penjabat (Pj) yang berasal dari unsur ASN.

“Yang perlu kita antisipasi agar para Pj. Kades tidak bermain politik dalam artian menjatuhkan calon-calon lainnya. Kalau mau bertanding harus secara kesatria dimana tidak menjatuhkan satu sama lain namun bertarung secara sportif” ujarnya berharap. (Kris Kris)