Atasi Karhutla, Stakeholder di LEMBATA Akan Berikan Sanksi Denda Adat dan Penegakkan Hukum

WartaNTT.com, LEMBATA – Jajaran stakeholder di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan keseriusannya mengatasi persoalan pembukaan lahan bercocok tanam warga dengan metode membakar, namun berdampak luas karena merusak kawasan hutan dan tanaman produktif milik warga lainnya.

Dalam rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Lembata, Kamis (16/07/2020) di Polres Lembata, pihak TNI-Polri bersama UPT KPHL Lembata, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, SatpolPP dan Camat Nubatukan, menyepakati beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Lembata untuk segera diambil langkah lanjut.

Sebelumnya, Kapolres Lembata, AKBP Yoce Marten, SH.,SIK.,MIK mengatakan kejadian kebakaran baik karena faktor alam ataupun ulah manusia sudah mulai terlihat, sehingga perlu satu pemahaman dalam penanganan kedepan.

“Yang utama jika kebakaran terjadi karena faktor alam, maka semaksimal mungkin ditanggulangi bersama, namun jika indikasi sengaja dibakar, maka tidak ada lagi toleransi dan penegakkan hukum akan dilakukan” tegasnya.

“Babinkamtibmas dan Babinsa sudah mulai gerak dilapangan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan”.

“Saya minta kebersamaan lintas instansi untuk berikan himbauan, lakukan sosialisasi, dekati tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meminimalisir kejadian karhutla di Lembata” ujarnya.

Sementara itu Kepala UPT KPHL Kab. Lembata, Linus Lawe, S.Hut mengapresiasi  langkah Polres Lembata dalam memfasilitasi kegiatan ini.

“Dalam Instruksi Presiden nomor 3/2020 tentang penanggulangan Karhutla, menegaskan diperlukan keterlibatan semua pihak serta perlunya satu data yang sama”.

“Saya sarankan agar penanganan Karhutla dilakukan seperti penanganan Covid-19 sampai dengan tingkat Desa, termasuk perlunya intervensi anggaran melalui Dana Desa dalam pengendalian Karhutla karena hal tersebut dimungkinkan dalam regulasi”.

Dirinya melanjutkan “Pagi tadi kami sudah gelar apel siaga Karhutla yang melibatkan 17 tim. Kami juga sudah membentuk grup WA yang berisikan beberapa Kepala Desa sebagai media penyampaian informasi”.

“Saat ini dimulai persiapan lahan oleh warga namun menjadi pemicu kebakaran. Kami juga menyarankan agar warga pemilik lahan wajib melaporkan ke pemerintah Desa jika akan melakukan aktivitas membuka lahan, sehingga mudah dilakukan pemantauan”.

“Hingga hari ini terpantau beberapa hotspot dan sudah ada kejadian lahan terbakar dibeberapa wilayah Kecamatan” ujarnya.

Adapun beberapa rekomendasi dari kegiatan tersebut diantaranya pembentukan Gugus Tugas penanggulangan karhutla lintas instansi, pemberian denda adat, penyediaan fasilitas pemadam, serta pemanfaatan posko pengawasan Covid-19 di tingkat Desa sebagai posko pemantau karhutla. (Kris Kris)