Bupati LEMBATA : Forkopimda Dukung Longgarkan Aturan Transportasi Penumpang

WartaNTT.com, LEMBATA – Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Lembata gelar rapat, Senin (15/06/2020) di ruang Kantor Bupati Lembata, dengan agenda pembahasan diantaranya terkait pengawasan dan pengendalian Covid-19.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT yang ditemui sejumlah awak media diakhir kegiatan tersebut secara terbuka menyampaikan bahwa semua langkah yang diambil Pemkab Lembata didukung Forkopimda dalam rangka memberikan perlindungan bagi warganya. Meskipun ada edaran Gubernur NTT, namun edaran tersebut memberikan ruang untuk dilakukan penyesuaian di daerah.

“Tadi digelar rapat Forkopimda bicarakan untuk lebih perkuat lagi pengawasan dan pengendalian, kemudian juga dibahas bagaimana edaran Gubernur NTT bisa kita sikapi di Lembata”.

Dirinya melanjutkan “Keputusan yang diambil Forkopimda yakni tetap jalankan edaran Gubernur NTT dengan beberapa batasan-batasan, dimana akan dilihat kembali eskalasinya dan dari ketentuan sebelumnya Rapid Test 2 kali mungkin akan dikurangi hanya 1 kali saja”.

“Pelayaran kapal PELNI belum dibolehkan. Untuk Kapal regional (angkutan penumpang antar pulau) rencananya berlayar 2 kali dalam seminggu, kemudian untuk Kapal Ferry rencananya 1 minggu sekali angkut penumpang. Kalau datangnya 2 kali berarti ada yang hanya angkut logistik saja”.

“Untuk penerbangan, kita sudah minta agar maskapai jadwalkan kembali penerbangannya dimana penumpang wajib patuhi protokol kesehatan sesuai edaran Kemenhub RI dan Gugus Tugas Nasional” ujarnya.

Menjawab pertanyaan awak media terkait Rapid Test, Yentji Sunur sampaikan Rapid Test tetap menjadi syarat bagi pelaku perjalanan dan mungkin dapat dilakukan di Lembata.

“Kita masih sementara pikirkan apakah nanti digratiskan atau berbayar dengan setengah harga, sambil kita lihat ketersediaan Rapid Test kita disini. Kita masih pesan 1.000 buah lagi”.

Ditanya lanjut tentang surat edaran Gubernur NTT, dirinya mengatakan Pemkab Lembata tetap pada prinsip masih berlakukan Rapid Test.

“Dalam surat edaran Gubernur tersebut terdapat frasa dapat, yang menyebabkan multitafsir tergantung kebijakan lokal daerah. Surat Gubernur tetap kita pakai namun dengan batasan, karena tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepastian bahwa pelaku perjalanan hanya datang dari dalam wilayah NTT saja, sehingga langkah yang kita ambil dengan syaratkan Rapid Test untuk memastikan semua pelaku perjalanan terproteksi”.

“Kita akan bertahap melonggarkan aturan meskipun tidak langsung 100%, namun perlahan dimana nanti juga pasti kembali ke normal. Forkopimda juga tadi sepakat dukung langkah Pemkab, tinggal sekarang perkuat pengawasan dan pengendalian di lapangan”.

“Saya berharap masyarakat jangan pentingkan diri sendiri namun juga pikirkan kepentingan orang lain. Pemerintah melihat dari seluruh sisi demi kepentingan semua masyarakat, karena jika terjadi persoalan maka tentu Pemerintah yang bertanggung jawab”.

“Draft edaran (revisi edaran Bupati Lembata tentang syarat bagi pelaku perjalanan) sedang disiapkan, dan dalam waktu dekat sudah diterbitkan” ujarnya. (Kris Kris)