DPRD LEMBATA Koreksi Kinerja Pemerintah Atas LKPJ APBD 2019

WartaNTT.com, LEMBATA – Pansus DPRD Lembata berikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bentuk koreksi atas LKPJ APBD 2019 Kabupaten Lembata. Hal tersebut disampaikan DPRD Lembata dalam Rapat Paripurna via Vicon dengan agenda penyampaian rekomendasi dan catatan kritis Pansus atas LKPJ APBD 2019 Kab. Lembata, Kamis (30/04/2020).

Pantauan WartaNTT, dalam kegiatan yang dihadiri 3 pimpinan dan 17 anggota DPRD Lembata tersebut, Sekretaris Pansus, Gregorius Amo, SH, asal Fraksi Kebangkitan Bangsa Lembata menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemkab Lembata dan sejumlah OPD. Sementara itu Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si didampingi sejumlah pimpinan OPD mengikuti dengan seksama kegiatan tersebut dari ruang rapat kantor Bupati Lembata.

Gregorius Amo diakhir pembacaan laporan pansus mengharapkan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan rekomendasi agar dioptimalkan guna penguatan dan harmonisasi hubungan kerjasama diantara dua lembaga ini.

“Diapresiasi segala keberhasilan kinerja Pemerintah, namun Pansus berharap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam proses perencanaan berikutnya sejak pembahasan perubahan APBD 2020 dan pengawasannya melalui  alat kelengkapan” ujarnya.

Adapun sejumlah rekomendasi dan catatan Pansus yang berhasil dirangkum WartaNTT diantaranya terhadap Pendapatan Daerah :

Capaian PDRB tidak sebanding dengan realita kehidupan dan penghidupan masyarakat. Prosentase kenaikan income perkapita Tahun 2018 Rp. 12.428.452,29,- tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat yang mayoritas adalah petani dimana pendapatannya selalu dibawah target apalagi saat serangan hama dan gagal panen. Pansus minta agar Pemkab beri perhatian serius bagi petani.

Angka IPM Tahun 2019 (64,91) belum memberikan kontribusi riil bagi kehidupan nyata, sehingga Pemerintah harus intensif mengupayakan tercapainya IPM yang memadai sehingga tidak hanya prosentase tinggi namun realitanya memprihatinkan.

Upaya penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan karena fokus pembangunan 2019 pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Pemerintah perlu galakkan secara maksimal upaya pengurangan kemiskinan sebagai bentuk konsisten Pemerintah.

Sementara itu rekomendasi terhadap Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan yakni :

Untuk Pendapatan Daerah, Pemkab harus memacu PAD dengan segera lakukan identifikasi, pemetaan dan pemanfaatan aset daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD. Pemkab juga perlu pendataan dan pemutakhiran objek PBB melibatkan semua stakeholder.

Untuk Belanja Daerah, Pansus mengapresiasi realisasi Belanja Daerah diangka 94,06% dengan harapan perencanaan penganggaran terukur dan terlaksana.

Kemudian terdapat beberapa catatan bagi OPD diantaranya perlu didorong dan didukung program wajib belajar, serta Dinas PKO lakukan penataan tenaga pendidik, lakukan mutasi yang profesional terhadap tempat tugas guru, pemberian beasiswa yang transparan bagi pelajar tidak mampu, dan tingkatkan kesejahteraan guru.

Perlu prioritaskan kebijakan anggaran dibidang kesehatan mengingat adanya kesenjangan rasio Puskesmas dengan tenaga medis yang ada.

Pemerintah diminta lebih serius perhatikan jalan strategis demi peningkatan ekonomi masyarakat, perlu peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, dan beri sanksi tegas kepada pihak ketiga yang lalai dalam pekerjaan.

Kemudian lakukan pemetaan dan pendataan KK Miskin layak menerima bantuan perumahan, serta mengalokasikan APBD untuk mengcover warga yang belum peroleh bansos dari program pemerintah pusat.

Pemerintah wajib fasilitasi lapangan kerja, modal kerja dan pelatihan enterpreunership bagi 3.483 pengangguran, serta membangun lembaga pendidikan formal/informal berbasis potensi dan kebutuhan daerah.

Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta libatkan lembaga non pemerintahan yang berkonsentrasi terhadap Perlindungan perempuan dan anak.

Lakukan identifikasi dan pemetaan area produksi pangan dan evaluasi penggunaan pestisida. Lakukan pemetaan dan penertiban tambang khusus galian C, dan menyusun aturan teknis pengelolaan sampah.

Pemkab segera lakukan pemetaan hak kepemilikan tanah yang belum bersertifikat, fasilitasi penegasan batas wilayah kecamatan/Desa, fasilitasi masalah tanah ulayat untuk hindari konflik horizontal dan vertikal.

Memastikan dokumen legalitas diri dimiliki semua masyarakat. Fasilitasi upaya peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan Desa, serta Pemkab  harus minimalisir perkawinan usai dini dan mempekerjakan anak dibawah umur serta mengendalikan maraknya sex bebas.

Pemerintah harus cegah kebocoran penerimaan daerah melalui karcis masuk Pelabuhan Lewoleba. Pansus juga mendorong pemerintah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Lewoleba kepada pemerintah pusat, serta Pemkab menertibkan kendaraan bodong dan penertiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan agar Pemkab bekerja sama dengan pihak ketiga dalam peningkatan jaringan Infokom, mendorong pembentukan UMKM dan memperhatikan aspek pemasaran produk UMKM termasuk promosi aset daerah dan kemudahan izin investasi serta fasilitasi event budaya dan memberikan perhatian bagi pemuda-pemudi berprestasi disegala jenjang.

Perlu memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan PAD, identifikasi potensi dan pelaku sektor kelautan perikanan, serta maksimalkan pemanfaatan aset daerah khususnya pabrik es dan pabrik tepung ikan.

Kemudian indentifikasi potensi wilayah sebagai Daerah Tujuan Wisata. Pertimbangkan pemasaran dan harga hasil pertanian, lakukan pendampingan bagi petani dan tenaga lapangan serta penyediaan sarpras pertanian.

Pemkab juga diminta fasilitasi pembentukan UPTD pengelola pasar dan memperhatikan sarana pendukung Pasar daerah, termasuk kontrol harga pasar secara periodik. Kemudian lakukan indentifikasi kelompok industri binaan yang aktif dan mendukung lahirnya industri kecil dan menengah di Lembata. (Kris Kris)