WartaNTT.com, Ende - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende
melakukan pertemuan dengan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Ende
Kosmas Nyo di ruang kerjanya pada Jumat (6/12/2019). Dalam pertemuan ini GMNI
menyampaikan aspirasi dari berbagai keluhan masyarakat selama ini.
Salah
satunya yang saat ini sedang disoroti, yakni masalah honor pada Guru Tidak
Tetap (GTT) yang belum dibayarkan sepanjang tahun 2019. Dalam kesempatan ini,
Sekretaris GMNI Cabang Ende Yakobus Madya Sui menyampaikan keluhan dari para guru GTT yang honornya sesuai janji Bupati Ende hingga saat ini tidak
terbayarkan.
Mereka
meminta agar pemerintah segera membayarkannya dalam waktu satu minggu ke depan.
"Kami
minta agar satu minggu kedepan harus segera direalisasikan. Sudah berapa kali
pemerintah memberikan janji namun tidak terealisasi,” ucap Yakub.
Jika
keluhan tersebut tidak ditanggapi, GMNI mengancam akan melakukan aksi unjuk
rasa secara besar untuk menuntut pemerintah.
“Jika
ini tidak ditanggapi kami akan kembali turun ke jalan dengan mengadvokasi massa
dari GTT dengan kekuatan penuh untuk menyerukan hal ini," tegasnya.
Selain
menuntut honor GTT, GMNI juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang buruknya
pelayanan umum oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende. Secara organisatoris GMNI terus turun ke jalan
untuk menyampaikan keluhan namun hingga detik ini masih tidak ada perbaikan
layanan.
“Tidak
tahu dimana kelemahannya padahal kalau kita lihat di daerah lain pembuatan KTP
dan Kartu Keluarga itu hanya membutuhkan waktu 1 hari, tetapi di Ende jangankan
berbulan – bulan, bertahun saja masih sulit,” ungkap Yakub.
GMNI
kemudian juga menyoroti tentang pelayanan program jaminan kesehatan yang masih
belum maksimal. Dikatakannya, pemerintahan yang baik adalah yang berakhlak
mulia, jika pemerintahan tidak berakhlak maka hancurlah negeri ini. Ada hal
lain yang dirasakan sebagai dampak dari politik atas sistem birokrasi yang
mendiskriminasikan kelompok. Pemerintah diharapkan agar bekerja sesuai
tupoksinya dan mengutamakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi
tidak berarti menyimpang dari undang-undang.
"Fakta
yang ditemukan hari ini bahwa pelayanan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Dinas
Sosial tidak merata, pemerintah diharapkan bekerja secara baik dan
bertanggungjawab serta berintegritas atas dasar akhlak dan kemanusiaan karena
pemimpin sesungguhnya bukan penguasa, pemimpin harus memberi contoh dan teladan
yang baik agar pemerintahan yang dipimpinnya menjadi baik dan berintegritas,"
jelasnya.
Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kosmas Nyo pun memberikan tanggapan atas
penyampaian aspirasi dari GMNI ini. Tentang honor GTT, dirinya mengatakan perkembangan
terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende bahwa pihaknya
bersama Inspektorat Daerah saat ini masih bersama – sama sedang merapikan data
nama GTT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mau menggunakan data
abal-abal untuk pembayaran tersebut, karena menurutnya sebelumnya ada banyak
sekali data siluman.
"Kita
tidak mau membayar pada orang yang tidak tepat, jangan sampai ada yang
seharusnya menerima tetapi tidak mendapatkan honor tersebut," terang
Kosmas.
Mengenai
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari waktu ke waktu memang terus menjadi keluhan. Dirinya
menyatakan banyak kendala termasuk ruangan pelayanan dan sebagainya, namun
pemerintah terus berupaya sebaik-baiknya agar pelayanan publik harus menjadi
perhatian utama.
Sementara
itu terkait dengan program KIS, Kosmas menyatakan akan mengupayakan agar semua
masyarakat yang berhak menerima dapat segera menikmati program ini.
"Terkait
jaminan kesehatan masih banyak masyarakat yang belum tercover, kita akan terus
mendorong agar semua yang berhak tercover dilayani secara baik. Kita akan
melakukan pengecekan terkait dengan masukan- masukan ini," ucapnya.
Perihal
kritik dan masukan yang disampaikan oleh GMNI, dirinya sebagai perwakilan
pemerintah menyampaikan akan terus berusaha untuk memperbaiki diri menjadi
lebih baik.
“Harapan
untuk pemimpin yang berintegritas akan terus kami perbaiki. Kekuasaan ini ada
pada kami semua dan dibagi habis dari pucuk pimpinan sampai ke bawah dan akan
terus dibenahi agar tercapai tujuan bersama yakni pemerintahan yang baik dan
berintegritas sesuai yang diharapkan,” tutupnya. (FR)
.jpg)
KOMENTAR