DPRD Lembata dan Pemerintah Sepakati KUA-PPAS APBD 2020

WartaNTT.com, LEMBATA – DPRD Lembata periode 2014-2019 dipenghujung masa jabatannya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2020 Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama pemerintah, Kamis (1/8/2019) dalam Paripurna XV.

Kehadiran 20 orang dari 25 orang anggota DPRD Lembata pada paripurna jelang berakhirnya masa jabatan ini menjadi pemandangan yang langka pasca Pemilu 2019, mengingat mayoritas pelaksanaan Paripurna DPRD Lembata hanya dihadiri 13 orang anggota dewan yang terhormat.

Sebelumnya dalam Paripurna XII dengan agenda pendapat Badan Anggaran terhadap KUA-PPAS APBD 2020 tersebut, Drs. Fransiskus Yoseph Wuhan selaku juru bicara Banggar DPRD Lembata membacakan 22 butir pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan dimaksud.

Terdapat 13 pendapat terhadap rancangan KUA antara lain optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan potensi pendapatan guna tercapainya target PAD sebesar Rp. 100 Milyar; Mengkaji kembali penetapan NJOP melalui kerjasama dengan PPAT dan BPN/ATR, serta optimalkan produksi garam lokal melalui pola kerjasama dengan BUMD/pihak ke-3.

Agar dilakukan pendampingan terhadap pengelolaan Dana Desa; pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan guna menunjang mobilisasi hasil produksi, serta jalan prioritas daerah destinasi wisata penangkapan ikan paus di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni.

Terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, Pemkab agar merencanakan pengadaan mesin cuci darah (hemodialisis) serta memperhatikan ketersediaan obat-obatan sehingga masyarakat tidak dibebankan untuk lakukan pembelian di apotik lainnya. Kemudian terkait RSUD Lewoleba yang mengalami penurunan status dari tipe C ke tipe D, agar Pemkab lakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis.

Selain itu terdapat 9 pendapat terhadap PPAS antara lain belanja ATK disemua OPD dirasionalisasikan sebesar 50% kecuali bagi Setda, Setwan, Bappelitbangda dan Badan Keuangan Daerah.

Agar dipertimbangkan pemberian tambahan penghasilan ASN dengan pola bagi para sopir dan pelaksana diberikan penambahan sedangkan bagi pejabat eselon II diturunkan, serta revisi Perbup 42/2015.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp.200 Juta untuk pengadaan alat convert audio ke tulisan guna mendukung SIMLEG di Setwan DPRD sesuai rekomendasi KPK RI; Pemerintah harus mengalokasikan anggaran Rp. 150 Juta guna audit PD. Purin Lewo oleh auditor Independen; serta utang daerah yang menjadi hak pihak ke-3 dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 14,9 Milyar harus dianggarkan seluruhnya dan dibayarkan.

Sementara itu, direktur RSUD Lewoleba dr. Bernardus Yoseph Beda yang dikonfirmasi WartaNTT terkait jumlah tenaga medis dokter di instansinya mengatakan “Sampai saat ini jumlah tenaga medis dokter di RSUD Lewoleba untuk Dokter umum 9 orang, Dokter gigi 1 orang, dan Dokter spesialis 6 orang. Kita masih kekurangan 2 dokter spesialis untuk Anestesi dan Radiologi”.

Terhadap pendapat Banggar untuk pengadaan mesin cuci darah (hemodialisa), dr. Bernard menangapi “Pada prinsipnya pemerintah siap dan jika ada anggarannya baru bisa diproses karena pengadaan peralatan tersebut juga harus diikuti dengan penyediaan SDM kesehatan yang melayani” ujarnya.

Adapun hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran dan TAPD terhadap postur APBD Lembata Tahun 2020 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp. 962.836.981.195,-, Belanja Daerah sebesar Rp. 975.286.412.467,-, Penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp. 14.949.431.272,- dan Pengeluaran pembiayaan guna penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.2,5 Milyar. (Kris Kris)