364 Caleg LEMBATA Rebutan Duduki Peten Ina

WartaNTT.com, LEMBATA – KPU Lembata telah menetapkan 364 Putera-Puteri terbaik asal Kabupaten Lembata sebagai kontestan Pemilu legislatif 2019 mendatang guna menempati 25 kursi legislator di gedung DPRD "Peten Ina".

Menariknya dalam kontestasi Pemilu 2019 ini, belasan anggota DPRD Lembata periode 2014-2019 juga kembali mencoba peruntungannya untuk tetap bertahan meskipun harus bersaing ketat dengan kontestan lain termasuk Ketua-Ketua Parpol dan beberapa Kepala Desa di Lembata.

Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Tahun 2019 yang berlangsung di aula KPU Lembata, Kamis (20/09/2018) mengatakan “Calon Legislatif yang ditetapkan dalam DCT sebanyak 364 orang terdiri dari  215 orang Caleg Laki-laki dan 149 orang Caleg Perempuan, serta pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dengan persentase sebesar 40,93%”.

“Sesuai ketentuan dalam UU 7/2017 dan PKPU 20/2018, jika terdapat Parpol atau Calon yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU Kabupaten Lembata, dapat menyampaikan keberatannya kepada Bawaslu Kabupaten Lembata. Kami berharap tidak ada sengketa pemilu kedepannya, namun jika ada, maka kami akan menjalani sesuai mekanisme yang ditetapkan” ujarnya.

Petrus Payong melanjutkan “Tanggal 22 September 2018 merupakan batas akhir memasukan SK kepengurusan Tim Kampanye Koalisi Parpol di Kabupaten Lembata dalam kampanye Pilpres 2019 sehingga pelaksanaan masa kampanye tidak dibubarkan oleh pihak Kepolisian maupun Bawaslu”.

“Kami ingatkan kembali bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Parpol wajib dimasukan paling lambat tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00 WITA. Apabila LADK tidak dimasukkan maka Parpol dan seluruh Calegnya dibatalkan mengikuti pemilu 2019. Ketentuan ini jelas dan tidak ada ruang diskusi ataupun dispensasi bagi Parpol yang melanggar, KPU Lembata akan membuktikan hal itu” ujarnya tegas.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Lembata Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos.,MM mengatakan “Harapan kami, Parpol mentaati ketentuan PKPU 23/2018 dan PKPU 28/2018 selama masa kampanye 7 bulan kedepan termasuk Surat Edaran KPU RI nomor 946 tentang juknis fasilitasi APK bagi peserta pemilu”.

“Pengalaman pelaksanaan Pilgub NTT 2018 lalu, Parpol tidak mentaati ketentuan penertiban alat peraga kampanye sehingga diharapkan dalam Pemilu 2019 hal tersebut tidak terulang. Bawaslu akan mengambil tindakan terhadap sekecil apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu demi menjaga roh pesta demokrasi yang bermartabat”.

“Surat pemberitahuan kampanye Wajib disampaikan ke Bawaslu Kabupaten paling lambat H-1 sebelum kampanye, termasuk perubahan lokasi dan waktu kampanye” ujarnya menambahkan.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, terdapat 6 Partai Politik di Kabupaten Lembata yang jumlah kursi Calegnya tidak terisi penuh disetiap Dapil yang ada (4 Daerah Pemilihan) diantaranya Partai Berkarya (20 orang), PSI (17 orang) untuk Dapil Lembata 3 tidak menyertakan calon, PPP (23 orang), PKS (20 orang) Dapil Lembata 2 tidak menyertakan calon, PKPI (22 orang), serta PBB (12 orang) dimana untuk Dapil Lembata 2 dan Dapil Lembata 4 tidak menyertakan calon.

Pemilihan Calon Angggota DPRD Lembata juga diikuti oleh 5 orang Kepala Desa yang diusung 5 Parpol berbeda yakni Partai Perindo mencalonkan Kades Umaleu (Syamsudin), PKB mencalonkan Kades Benihading 1 (Tarsisius Rahaq), Partai Golkar mencalonkan Kades Leuwayang (Abubakar Sulang, SS), PDIP mencalonkan Kades Meluwiting (Fidelis Anse) dan Partai Nasdem mencalonkan Kades Liwulagang (Gergorius Sinun, A.Ma.Pd.SD).

Komisioner KPU Divisi Teknis, Bernabas Hapu Ndima Marak, S.Fil kepada WartaNTT mengatakan “Terkait diakomodirnya para Kepala Desa sudah sesuai ketentuan yakni yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya yang dibuktikan dengan melampirkan SK Bupati tentang pemberhentian sebagai Kepala Desa, atau melampirkan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Kades dan Surat Keterangan dari instansi teknis (Dinas Sosial PMD Kabupaten Lembata) bahwa SK Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Kades sementara diproses”.

“Hingga saat ini dari 5 orang Caleg tersebut baru 2 orang yang mendapatkan SK Bupati Lembata tentang pemberhentian sebagai Kepala Desa yakni dari Partai Golkar dan PDIP. Tentunya kami berharap penerbitan SK pemberhentian bagi Kepala Desa lainnya segera diproses Pemkab Lembata sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Lembata” ujarnya. (Kris Kris)